Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan strategis untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan iklim investasi, perluasan akses pasar ekspor, percepatan hilirisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Advertisement
“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, indikator makro ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Berbagai tantangan yang kita hadapi dapat diatasi karena fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan keynote speech dalam Indonesia Financial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (25/06/2026).
Dalam paparannya, Susiwijono menjelaskan bahwa berbagai indikator ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang solid. Pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, sementara inflasi Mei 2025 tercatat sebesar 3,08% dan tetap berada dalam kisaran sasaran.
Di sisi lain, indeks keyakinan konsumen masih berada pada level optimistis, PMI manufaktur kembali memasuki fase ekspansi di level 50, cadangan devisa mencapai US$ 144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, serta realisasi investasi pada triwulan I hampir menyentuh Rp 500 triliun.
Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus mempercepat berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, penguatan sektor-sektor strategis, pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, hingga penguatan ketahanan pangan, energi, dan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga memperluas akses pasar internasional melalui penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), serta berbagai kerja sama dengan negara dan kawasan strategis lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas.
Bidang Investasi
Di bidang investasi, pemerintah terus melakukan deregulasi, menghilangkan berbagai hambatan investasi (debottlenecking), serta menyempurnakan sistem perizinan berusaha. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan realisasi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui penguatan program vokasi dan magang yang dirancang untuk menjembatani kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Susiwijono juga memaparkan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan manfaat devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional dengan mewajibkan devisa dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan masuk ke sistem keuangan Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas valuta asing domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, meningkatkan cadangan devisa, serta mendukung pembiayaan pembangunan.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Menurutnya, kebijakan DHE SDA merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Fundamental ekonomi kita sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang ada permasalahan terkait trust atau kepercayaan investor, maka kita perlu bersama-sama menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan membangun optimisme terhadap perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Forum Indonesia Financial Summit 2026 turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution, Founder & CEO The Iconomics Brams S. Putro, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, Chief Economist Perbanas Winang Budoyo, Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hatta, serta pelaku industri jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.