Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang terdiri dari lima Kelompok Kerja (Pokja).
Advertisement
Salah satunya yaitu Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional yang dibentuk untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi guna memperluas akses pasar, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta meningkatkan investasi nasional.
“Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting. Terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026)
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi menjelaskan lebih lanjut terkait mandat Pokja IV untuk menjalankan tiga pilar strategis utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia, yaitu analisis dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan implementasi kebijakan.
Melalui pilar analisis dan strategi pasar, Pokja IV menghimpun dan menganalisis data potensi geoekonomi, mengidentifikasi hambatan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan peluang perluasan akses pasar dan investasi.
Pada pilar diplomasi dan koordinasi, Pokja IV merumuskan langkah strategis bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait, mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi, serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Pilar Rekomendasi dan Implementasi
Sementara itu, melalui pilar rekomendasi dan implementasi, Pokja IV mendorong harmonisasi regulasi domestik dengan standar global, mengawal percepatan ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan berbagai kendala implementasi guna memaksimalkan manfaat kerja sama ekonomi bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui siklus kerja yang mencakup inventarisasi, asesmen, distribusi, serta evaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasil yang dicapai.
“Lalu yang terkait pendampingan pelaku usaha, kita harus proaktif melihat berbagai macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan seperti industri padat karya yang pasarnya sekarang cukup besar, tapi kita bersaing di dalam pasar yang sempit. Untuk itu, kita perlu tingkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha. Sehingga ketika kita pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha,” ujar Deputi Edi.
Overview PACE
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), yaitu sistem informasi pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor yang memuat informasi mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bidang kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, capaian atau realisasi dari sisi investasi, ekspor atupun benefit lainnya, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.
“Sekali lagi terima kasih. Mohon dukungan dan keaktifan di Pokja IV. Selain tadi sudah disiapkan semacam platform sistemnya, jadi secara substansi mungkin terus dikordinasikan mengingat waktunya sangat pas untuk mendorong berbagai isu yang juga sangat signifikan pengaruhnya terhadap ekonomi kita,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani, serta sejumlah perwakilan Kementerian/ Lembaga anggota Pokja IV Satgas P3-MPPE.