Liputan6.com, Jakarta - Helikopter listrik atau electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) berpotensi menjadi bagian dari masa depan transportasi udara Indonesia. Perusahaan asal Jepang, SkyDrive, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar prioritas untuk pengembangan armada terbang ramah lingkungan tersebut.
Director of Overseas Business Development & Government and Public Affairs SkyDrive, Taijo Oki, mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang dipilih sebagai lokasi showcase eVTOL SkyDrive di luar Jepang. Saat ini, armada tersebut masih dalam tahap pengembangan dan diproyeksikan menjadi salah satu moda transportasi publik di masa depan.
Advertisement
Menurut Taijo, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kebutuhan transportasi udara jarak pendek semakin besar. Selain itu, sektor pertambangan dan pertanian juga dinilai memiliki potensi tinggi untuk memanfaatkan teknologi eVTOL.
"Kami melihat Indonesia memiliki banyak industri pertambangan, agrikultur, yang sangat cocok untuk eVTOL ini, apalagi dengan bentuk negara kepulauan tentunya helikopter menjadi salah satu pilihan yang ideal," kata Taijo dalam acara Welcoming The Future of Air Mobility bersama SkyDrive di Helicity, Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Rabu (24/6/2026).
Dia menambahkan, dukungan regulasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi eVTOL di Indonesia.
"Tentunya dengan mengikuti aturan-aturan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan," ujarnya.
Kemenhub Siapkan Regulasi
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, Sokhib Al Rokhman, menegaskan pemerintah terbuka terhadap perkembangan teknologi transportasi udara, termasuk helikopter listrik dan pesawat tanpa awak.
Menurut dia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut melalui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS).
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak anti teknologi. Regulasi yang terkait dengan regulasi teknis kita sudah siapkan, ada yang drone di bawah 25 kilogram dan di atas 25 kilogram," kata Sokhib.
Ia menjelaskan, dalam PKPS Bagian 22 telah diatur penggunaan pesawat tanpa awak untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, pemerintah juga telah mengatur lisensi pilot tanpa awak, penggunaan ruang udara, hingga sertifikasi operator melalui sejumlah regulasi yang berlaku.
Meski demikian, Sokhib menegaskan Indonesia saat ini belum mengizinkan pesawat atau helikopter tanpa awak mengangkut penumpang manusia karena pertimbangan keselamatan penerbangan.
"Yang kita butuhkan adalah untuk angkutan logistik di area 3T. Kita sangat membutuhkan barang-barang seperti ini bisa mengangkut 300 kg, misalnya mengangkut bahan pokok untuk masyarakat-masyarakat pedalaman, di pegunungan di pulau terluar kami sangat membuka itu," tuturnya.
Ramah Lingkungan
Selain mendukung distribusi logistik, helikopter listrik dinilai memiliki prospek besar dalam pengembangan transportasi udara nasional karena lebih ramah lingkungan dibandingkan armada berbahan bakar fosil.
Sokhib mengatakan, dari sisi regulasi, pengoperasian helikopter listrik pada prinsipnya mengikuti aturan yang sama dengan helikopter konvensional. Namun, pemerintah masih menunggu proses sertifikasi dan perizinan dari otoritas penerbangan Jepang.
"Aturannya sama dengan helikopter konvensional, namun kami masih menunggu lisensi dari Kementerian Perhubungan Jepang untuk armada dan lisensi pilot SkyDrive ini," ungkapnya.
Sementara itu, CEO Whitesky Aviation, Denon Prawiraatmadja, mengungkapkan perusahaannya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan SkyDrive untuk pemesanan 30 unit eVTOL.
Armada tersebut saat ini masih dalam tahap produksi dan ditargetkan mulai dikirim ke Indonesia secara bertahap pada 2029. Nilai investasi setiap unit eVTOL diperkirakan mencapai US$ 2 juta.
"Investasinya itu 2 juta dolar per unit, tapi nanti kami baru mulai publish rate-nya itu tahun 2029, pengirimannya juga bertahap sesuai kebutuhan konsumen di Indonesia tentu dilengkapi dengan sertifikasi dari Perhubungan Udara Jepang atau JCAB," kata Denon.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di kawasan yang mengoperasikan armada eVTOL untuk berbagai kebutuhan transportasi dan logistik.