Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Luhut mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut sempat bermasalah, lantaran cakupan implementasinya terlalu luas.
Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi, dengan gelontoran anggaran mencapai Rp 1 triliun per hari.
Advertisement
"Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit buru-buru, sehingga banyak masalah di sini," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam proses evaluasi, Luhut turut mengundang dua Wakil Kepala BGN pada Selasa (23/6/2026) kemarin. Pada kesempatan itu, ia dan tim DEN memaparkan hasil survei dan melontarkan usulan terhadap program MBG, salah satunya melakukan efisiensi anggaran
"Salah satu usulan sebenarnya efisiensi lagi. Jadi meng-identify masalah juga, kenapa harus semua sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham," ujar dia.
"Tapi sekarang kan sudah hampir satu tahun lebih ya. Dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam enam bulan, satu tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik," ungkap Luhut.
Bertemu 2 Wakil Kepala BGN
Dalam postingan di akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Luhut menceritakan hasil pertemuan dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut hasil survei yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) luar biasa besar.
"Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Multiplier-effect nya mulai terlihat nyata di daerah," tulis Luhut.
Temuan Luhut
Hanya saja, Luhut berterus terang bahwa implementasi program MBG belum memberikan manfaat ekonomi hingga ke level terbawah.
"Namun, kami juga harus mengakui fakta bahwa manfaat ekonomi yang besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah. Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," bebernya.
Menurut dia, tantangan terbesar MBG sebetulnya bukan pada fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan.
"Dan saya kira persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat," tuturnya.