Liputan6.com, Jakarta - China telah meningkatkan penegakan peraturan perusahaan pada 2026. Namun, analis mengatakan, kemungkinan besar tidak akan mengulangi tindakan keras pada 2021. Saat itu menghapus kapitalisasi pasar saham teknologi China US$ 1 triliun atau Rp 17.892 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.890).
Mengutip CNBC, ditulis Rabu, (24/6/2026), sejak Januari, pejabat telah membuka penyelidikan antimonopoli formal terhadap agen perjalanan online terbesar di China, Trip.com. Selain itu, pemerintah memanggil selusin raksasa teknologi termasuk Alibaba, Tencent, Douyin milik ByteDance, Baidu, JD.com, dan Meituan, atas persaingan harga yang agresif dan klaim promosi menjelang festival belanja pada Juni.
Advertisement
Pejabat juga mengirimkan peringatan keras awal bulan ini kepada Walmart China atas kegagalan keamanan pangan yang berulang di Sam’s Club.
“Konsentrasi tindakan dan jumlah perusahaan yang terlibat mau tidak mau mengingatkan kita pada tindakan keras regulasi terhadap perusahaan platform internet” dari lebih dari lima tahun yang lalu, ujar Chief China Strategist, Evercore, Neo Wang.
Selama rentang waktu dua tahun yang dimulai pada akhir tahun 2020, China melancarkan penindakan besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan terkuatnya, memblokir apa yang seharusnya menjadi debut pasar saham terbesar di dunia oleh perusahaan teknologi finansial Alibaba, Ant Group, memaksa raksasa layanan transportasi daring Didi Global untuk keluar dari bursa saham AS, dan meningkatkan pengawasan di berbagai sektor, mulai dari bimbingan belajar hingga pengembang properti dengan utang besar.
“Negara menegaskan kembali kendali politik atas data, ekspansi modal, ideologi bimbingan belajar, pencatatan saham di luar negeri, dan kekuatan platform, bersamaan dengan pembiayaan yang berlebihan,” ujar mitra dan pemimpin kebijakan teknologi untuk Tiongkok di DGA-Albright Stonebridge Group, sebuah perusahaan konsultan global, Paul Triolo.
Pemerintah Lebih Waspada
Namun, situasinya telah berubah, kata Triolo, karena para pembuat kebijakan kini lebih waspada terhadap perekonomian yang terbebani oleh permintaan domestik yang lesu, pasar kerja yang lambat, dan keinginan agar perusahaan teknologi swasta meningkatkan investasi dalam infrastruktur komputasi yang mendukung ambisi AI negara tersebut.
"Beijing berupaya bertindak tetapi tanpa "memicu kepanikan investor yang luas lainnya," ujar dia.
Direktur The Asia Group, Han Shen Lin, mengatakan lebih terus terang. Ia mengatakan, Beijing membutuhkan kepercayaan sektor swasta, lapangan kerja, dan investasi teknologi jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan pada 2021.
Beijing beralih untuk mendukung sektor swasta setelah bertahun-tahun melakukan pengetatan regulasi, dengan simposium tertutup yang jarang terjadi pada Februari 2025 di mana Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada para pengusaha top negara itu, termasuk Jack Ma dari Alibaba, untuk "menunjukkan bakat mereka" di era baru bagi ekonomi swasta negara itu.
China kini menjadikan apa yang disebut kampanye anti-involusi, yang dimaksudkan untuk mengatasi perang harga yang merusak akibat deflasi dan kelebihan kapasitas di berbagai industri, sebagai prioritas kebijakan.
Pada Januari, Beijing meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap Trip.com atas dugaan "penyalahgunaan dominasi pasar," memaksa pedagang untuk membuat perjanjian eksklusif sebelum menaikkan biaya komisi. Langkah tersebut menyebabkan saham perusahaan di Hong Kong turun hampir 20% dalam satu hari. Analis Citibank memperkirakan penyelidikan antimonopoli yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan denda hingga 4,9 miliar yuan (US$ 723 juta atau Rp 12,9 triliun).
Langkah China Lebih Terukur
Pada Mei, regulator pasar China juga mengeluarkan sanksi keamanan pangan paling keras, menjatuhkan denda gabungan sebesar 3,6 miliar yuan kepada beberapa platform e-commerce dan pengiriman makanan karena menampung vendor yang tidak terverifikasi yang bersaing dalam hal harga.
Menjelang festival belanja "618", regulator kota Beijing memanggil pengecer online termasuk Xiaohongshu, yang dilaporkan telah bersiap untuk mengajukan penawaran umum perdana (IPO) secara rahasia di Hong Kong. Hal ini atas iklan subsidi yang menyesatkan dan mekanisme biaya tersembunyi yang mengalihkan biaya kepada pedagang.
Pada minggu yang sama, SAMR memanggil manajemen senior Walmart China untuk pertemuan pertanggungjawaban formal atas kegagalan keamanan pangan yang berulang di jaringan gudang keanggotaannya, Sam's Club, dan mendesak perbaikan kontrol rantai pasokannya. Sam’s Club telah membentuk gugus tugas perbaikan untuk merombak inspeksi rantai pasokan dan mengganti ketua dewan direksinya dengan Liu Peng, mantan eksekutif di Alibaba.
Namun, langkah-langkah tersebut lebih berupa “sinyal terukur daripada penindakan berkelanjutan,” kata analis riset di Rhodium Group, Ciel Qi.
Reporter: Hanan