Liputan6.com, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan posisi negaranya sebagai negara pemilik senjata nuklir merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi situasi keamanan global yang semakin tidak menentu dan kompleks. Demikian laporan kantor berita pemerintah KCNA pada Selasa (23/6/2026).
Kim menilai berbagai "insiden dan peristiwa yang tak terbayangkan dan mengejutkan" muncul akibat keserakahan "ala preman" negara-negara hegemonik, yang menurutnya telah memperburuk konflik di berbagai belahan dunia.
Advertisement
Ia menilai Amerika Serikat (AS) memperparah pertumpahan darah di Eropa dan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kim dalam rapat Komite Sentral Partai Buruh Korea. Rapat itu, ungkap KCNA, dimulai pada Sabtu (20/6) dan berakhir pada Senin (22/6).
Kim menuduh AS dan Korea Selatan membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea semakin berbahaya dengan terus meningkatkan postur nuklir gabungan mereka, yang menurutnya semata-mata ditujukan untuk menyerang Korea Utara.
"Terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir serta sepenuhnya menjalankan posisi sebagai negara pemilik senjata nuklir merupakan cara yang paling tepat dan satu-satunya untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi dan semakin kompleks dalam berbagai aspek," tulis KCNA mengutip pernyataan Kim.
KCNA tidak menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah spesifik yang mungkin akan diambil terkait persenjataan nuklir Korea Utara.
Kim, sebut KCNA, juga memerintahkan peningkatan pembangunan persenjataan konvensional serta percepatan pembangunan kapal penjelajah rudal berpemandu strategis berbobot 10.000 ton.
Denuklirisasi Bukan Lagi Opsi
Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies di Seoul, mengatakan pernyataan tersebut menegaskan kembali penolakan Pyongyang terhadap denuklirisasi sekaligus dorongannya untuk diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir.
"Korea Utara kembali menegaskan bahwa pembicaraan denuklirisasi tidak lagi menjadi pilihan," kata Yang.
Menurut dia, Pyongyang hanya bersedia berunding "sebagai negara pemilik senjata nuklir yang setara". Dalam skema itu, pembicaraan kemungkinan akan berfokus pada pengurangan persenjataan, bukan pembongkaran program nuklir Korea Utara.
Yang menambahkan bahwa skema perundingan seperti itu berarti pihak lain harus menerima Korea Utara tetap mempertahankan sebagian kemampuan nuklirnya sebagai alat penangkal. Sebagai imbalannya, Pyongyang kemungkinan akan menuntut pelonggaran sanksi. Pendekatan tersebut berbeda secara mendasar dengan proposal denuklirisasi bertahap yang disampaikan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kepada Presiden Donald Trump dalam KTT G7.
Ia juga menilai Korea Utara menggunakan kerja sama nuklir antara AS dan Korea Selatan serta rencana Seoul mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai pembenaran untuk memperkuat program nuklirnya.
Dalam pidatonya, Kim turut melontarkan kritik terhadap Jepang dan sekutu-sekutu AS lainnya.
"Praktik AS yang semena-mena dan sewenang-wenang telah memberikan dampak berbahaya terhadap negara-negara sekutunya dan menyebabkan semakin memburuknya situasi berdarah di Eropa dan Timur Tengah," kata Kim.
"Sementara itu, Jepang, negara yang kalah perang di Asia, secara terbuka telah mengubah dirinya menjadi negara yang berorientasi militer dengan memanfaatkan situasi yang mengkhawatirkan saat ini untuk melepaskan semua pembatas yang menghalangi langkahnya menjadi kekuatan militer. Hal ini memicu reaksi keras dan kekhawatiran serius dari masyarakat internasional."
Korea Utara telah lama menentang serangkaian sanksi yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan AS antara 2006 hingga 2017. Sanksi tersebut melarang Pyongyang mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik sebagai sistem peluncurnya.
Meski menghadapi berbagai tekanan internasional, Pyongyang telah mendeklarasikan diri sebagai negara pemilik senjata nuklir dan menegaskan tidak ada yang dapat membujuknya untuk melepaskan senjata atomnya. Berbagai upaya diplomatik yang dilakukan AS, China, dan Korea Selatan selama bertahun-tahun pun belum mengubah posisi tersebut.
Selain membahas isu keamanan dan pertahanan, rapat partai juga menyoroti upaya modernisasi industri batu bara serta pembangunan kembali komunitas pertambangan, yang disebut Kim sebagai prioritas strategis.
Menurut Yang, batu bara masih menjadi sumber energi utama Korea Utara. Karena itu, modernisasi sektor tersebut dinilai penting untuk membantu mengatasi kekurangan energi kronis yang selama ini dihadapi negara itu.