Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera menuntaskan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat agar usulan tersebut dapat masuk dalam tahap pembangunan tahun ini.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Bener Meriah Armia di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Advertisement
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Bupati Bener Meriah Armia menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan setelah lokasi awal seluas 5 hektare yang disiapkan di pusat kota tidak memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat yang membutuhkan lahan sekitar 6,8 hektare.
“Kita alternatifnya lahannya banyak, Pak. Jadi intinya, Pak, kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada. Kita sudah minta hibah lahan dari Kementerian Pertanian,” ujar Armia.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menegaskan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Bener Meriah masih dapat diproses selama pemerintah daerah segera menyelesaikan penyesuaian lahan sesuai ketentuan teknis.
“Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti begitu sudah diteken Menteri, terus masuk tahap berikutnya. Kita nggak bisa ikuti yang tahap tahun ini, Pak,” kata Agus Jabo.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan keterangan resmi terkait perpindahan lokasi lahan agar proses administrasi dapat dilanjutkan.
Perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat, Jauhari, mengatakan lahan yang memadai akan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang optimal.
“Kalau bagusnya memang, Pak, 7 sampai 8 hektare supaya dapat prasarana yang optimal. Dan kalau bisa lahannya yang rata,” ujarnya.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, audiensi juga menyoroti penyaluran bantuan bagi korban banjir di Bener Meriah.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur mengatakan pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari santunan ahli waris, bantuan isi hunian, bantuan pemberdayaan ekonomi hingga bantuan jaminan hidup (jadup).
Menurut Masryani, santunan ahli waris telah diberikan kepada 33 penerima dengan nilai total Rp495 juta. Kemensos juga menyalurkan bantuan isi hunian kepada 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar dan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp6,3 miliar.
Sementara itu, bantuan jadup tahap pertama telah diberikan kepada 4.468 jiwa dengan total nilai Rp2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Kemensos kini tengah memproses penyaluran jadup lanjutan selama dua bulan.
“Jadi untuk yang dua bulan ini sudah masuk SPM-nya. Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos, Pak,” kata Masryani.
Dukungan Akses Data
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, bantuan jadup lanjutan akan disalurkan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar.
Armia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemensos dalam membantu masyarakat Bener Meriah yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Bener Meriah juga meminta dukungan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa guna memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos agar kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
Menutup pertemuan, Agus Jabo memastikan Kemensos akan terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Bener Meriah.
“Jadi untuk yang sekolah rakyat, itu proposalnya tetap namun harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Jadi supaya registrasinya sudah masuk dulu ke Kemensos, tinggal ganti lahan. Lalu untuk jadup, mudah-mudahan minggu ini keluar. Paling lama minggu depan,” kata Agus Jabo.