Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero). Cara ini dinilai tepat untuk memastikan transparansi.
PLN masih membutuhkan sekitar 20 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahun ini. Pengadaannya bakal dikawal tim khusus yang dibentuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Advertisement
"Pembentukan tim itu bagus, ini bisa untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jadi tim tersebut dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam penentuan pemasok maupun harga batu bara," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (22/6/2026).
Dia menekankan, pengawasan perlu dilakukan secara profesional dan mempercepat proses pengadaannya. Harapannya, pasokan batu bara bisa lancar ke pembangkit.
Bisman meminta, pemerintah memastikan kewajiban alokasi domestic market obligation (DMO) batu bara ditaati oleh pengusaha. Termasuk perlunya sanksi yang diberikan jika ada pelanggaran.
"Pemerintah perlu memastikan kepatuhan DMO serta memperkuat pengawasan rantai pasok dari tambang hingga pembangkit, kalau ada yang melanggar harus ada tindakan. Selain itu PLN juga perlu menjaga cadangan operasional yang memadai dan melakukan upaya diversifikasi sumber pasokan," ujar dia.
Bahlil Bentuk Tim Khusus
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Cara ini untuk menghindari ada transaksi yang tidak dijalankan, sehingga tak bisa dikirim ke pembangkit.
Bentuk Tim
Bahlil membentuk tim termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim pengawas pangadaan batu bara buat pembangkit PLN ini juga telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampe di powerplant," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Kawal Harga
Dia menjelaskan, pengawalan tim khusus itu termasuk mendorong transparansi dalam transaksi, termasuk harga pengadaan batu bara ke pembangkit PLN. Apalagi, listrik yang dihasilkan PLN mendapat subsidi baik dari sisi hulu maupun hilir.
"Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral, karena apa? PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas. Gas-nya kan dapat HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu), itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," urainya.
Melalui pengawalan ini diharapkan biaya operasional PLN bisa semakin optimal. "Nah, kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih," ucap dia.
Butuh 20 Juta Ton Batu Bara
Pada kesempatan tersebut, Bahlil memastikan pasokan batu bara ke pembangkit PLN sebetulnya dalam kondisi aman. Dari 154 juta ton kebutuhan batu baranya, PLN sudah memiliki kontrak pasokan sebanyak 134 ton batu bara.
"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," katanya.
Batu bara dengan kalori sedang yang tengah dicari untuk PLN. Meskipun, Bahlil menyadari tingkat kalori batu bara yang diproduksi di RI tengah menurun. "Kita kan tahu bahwa sekarang kalori batu bara kita ini semakin hari semakin rendah. Ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah, overall oke," ujar dia.