Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2029. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan akses energi hingga wilayah terpencil.
Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut, anggaran untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) mencapai Rp 520 miliar. Sementara itu, pembangunan infrastruktur listrik desa diusulkan memperoleh anggaran sekitar Rp 9,75 triliun.
Advertisement
“Dan perintah Bapak Presiden, tahun 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada (listrik), InsyaAllah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan. Agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, ditulis Selasa, (16/6/2026).
Menurut dia, tantangan elektrifikasi nasional masih cukup besar. Saat ini masih terdapat lebih dari 10.000 titik yang belum menikmati akses listrik, terdiri dari sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.
Temuan tersebut, lanjut Bahlil, semakin terlihat setelah dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia timur. Di beberapa lokasi, terutama pulau-pulau terpencil, masyarakat masih hidup tanpa pasokan listrik yang memadai.
“Dan setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan saja,” ujarnya.
Ia menyebut, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena itu, pemerintah akan menambah cakupan pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan agar seluruh wilayah dapat terlayani.
“Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua. Jadi ini nambah. Nanti kita akan dorong, kita akan bangun,” ucapnya.
Bangun Pembangkit Listrik Surya Raksasa, Pemerintah Siapkan Lahan 24 Ribu Ha
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris dikutip dari Antara, Kamis (11/6/2026).
Harris menyampaikan regulasi Indonesia mengamanatkan agar pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun untuk masuk ke jaringan listrik atau grid harus direncanakan di dalam RUPTL.
Oleh karena itu, lanjut Harris, nantinya PLTS 100 GW akan dimasukkan ke RUPTL.
“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ucap dia.
Harris pun mengatakan sudah terjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti PLN ihwal PLTS 100 GW tersebut.
“Oh, tentu (komunikasi dengan PLN),” kata Harris.
Pemerintah menyiapkan tahap awal pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 17 GW sebagai bagian dari proyek besar PLTS 100 GW yang tengah didorong dalam mendukung transisi energi nasional.
Siapkan 24 Ribu Hektare Lahan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan 24 ribu hektare (ha) lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan untuk infrastruktur seperti transmisi dan ketersediaan gardu induk milik PLN, Pemerintah akan menghubungkannya dengan pembangkit yang berlokasi di lahan seluas 24 ribu hektare tersebut.
Yuliot menyampaikan pada tahap awal, Kementerian ESDM melakukan percepatan untuk 17 GW terlebih dahulu.