TNI di Tengah Polemik Pembongkaran Sekolah demi Koperasi Merah Putih

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen Nas merespons video viral yang menampilkan anggota TNI diduga membongkar bagian bangunan SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk diganti dengan bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Nas menegaskan aktivitas di lokasi bukan merupakan pembongkaran sekolah, melainkan pelebaran akses jalan agar alat berat dapat masuk ke area pembangunan koperasi yang berada di belakang sekolah.

“Ketika manuver alat berat mau masuk, kena tiang sekolah yang pojok. Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah,” kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, pihak TNI kemudian meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian posisi tiang yang terdampak.

“Mereka bilang ‘Pak lurah, kepala desa, boleh nggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini?’ Mereka lalu jawab, ‘Boleh, silakan,’ seperti itu,” ujarnya.

Nas juga menyayangkan adanya anggapan yang berkembang di masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh, sehingga informasi yang tidak tepat mudah tersebar.

Kondisi tersebut, menurut Nas, dapat berakibat fatal mulai dari gaduhnya masyarakat di media sosial hingga timbulnya situasi keamanan yang tidak stabil.

"Kondisi ini bisa ditumpangi atau mungkin dimanfaatkan sehingga terjadilah perpecahan. Rugi siapa? Kita yang pasti, negara kita yang pasti," jelas Nas.

Oleh karena itu, kata Nas, pihak Pusat Penerangan Mabes TNI berupaya mencari fakta sebenarnya untuk disajikan ke publik agar masyarakat tidak sesat informasi.

Kodam IX/Udayana membantah prajurit TNI mengintimidasi, melakukan penggusuran paksa hingga merusak sekolah terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dia pastikan, kabar itu tidak sesuai fakta di lapangan.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution di Denpasar, Rabu (10/6/2026) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan cerita sebenarnya di balik viral video anggota TNI di sekitar SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula. Peristiwa yang viral tersebut berawal dari kendala teknis saat mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di lahan hibah masyarakat di belakang SDN Neowula.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memotong sebagian tiang penyangga yang berada di area akses jalan.

Langkah itu telah dikoordinasikan sebelumnya dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah agar alat berat dapat melintas tanpa merusak bangunan utama sekolah.

Keterangan serupa juga disampaikan Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.

Ia menjelaskan akses yang digunakan merupakan jalan desa yang berimpitan dengan bangunan sekolah sehingga diperlukan penyesuaian teknis yang nantinya akan diperbaiki kembali.

Mengenai keberadaan Babinsa di lokasi, Amrizal menegaskan Sertu Hermin hadir atas permintaan kepala desa untuk membantu pengamanan sekaligus memediasi warga guna mencegah ketegangan dan menjaga situasi tetap kondusif.

Kodam IX/Udayana juga membantah narasi yang berkembang di media sosial mengenai adanya penggusuran paksa maupun tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Sebagai langkah penanganan, seluruh aktivitas pembangunan KDMP di lokasi tersebut untuk sementara dihentikan guna memberi ruang bagi proses mediasi antara pihak-pihak terkait.

Selain itu, tiang yang sebelumnya mengalami penyesuaian teknis telah diperbaiki kembali, area galian dirapikan, dan alat berat telah dikeluarkan dari lokasi guna menghindari kesalahpahaman lanjutan.

Saat ini Kodim 1602/Ende terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak kecamatan, serta Dinas Pendidikan setempat untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Kodam IX/Udayana juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan musyawarah dalam menyikapi setiap dinamika pembangunan di daerah.

"Kami berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amrizal.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak membantah kabar yang menyebut prajurit TNI melakukan pembongkaran sekolah dasar (SD) di Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menegaskan bahwa TNI tidak mungkin melakukan tindakan yang ekstrem.

"Banyak berita yang harus kita klarifikasi ya, kayaknya enggak mungkin se-apa namanya ekstrem itu ya, masa ada sekolah yang ditiadakan gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini harus detail kita klarifikasi ya," kata Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Maruli menegaskan tidak benar jika pembangunan dilakukan dengan membubarkan sekolah yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, pihaknya akan mengecek lebih lanjut mengenai kabar tersebut.

"Tapi menurut saya enggak, enggak, normal kalau ada orang membubarkan sekolah sedangkan sekolahnya kan pasti sudah terdaftar di P&K. Nanti kita coba cek," kata dia.

Menurutnya, seringkali kabar hanya ramai di media sosial atau media massa saja.

"Tapi realistisnya kan nggak mungkin ada sekolah yang sudah terdaftar di P&K terus ditiadakan. Wah ini bisa kena tuntutan hukum dia," ujar dia.