Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai program makan bergizi gratis (MBG) adalah program yang positif. Akan tetapi, pengelolaan program MBG perlu ditata.
"MBG ini memang program yang sangat baik. Hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi presiden sudah memberikan arahan,” ujar Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Advertisement
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga akan membantu untuk menata program MBG sehingga menjadi lebih baik ke depan.
"Kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari yang dulu,” kata dia.
Ia juga meminta agar tidak lagi berdebat mengenai program MBG. Luhut menuturkan, pengelolaan program MBG yang perlu diperbaiki. “Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” ujar dia.
Luhut menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan mengenai pelaksanaan program MBG. Pihaknya merespons dengan melakukan penelitian. DEN melakukan survei secara profesional untuk pelaksanaan program MBG yang telah dilakukan di 800 titik. Hasil survei dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
"Jadi tadi sudah presiden memberikan arahan bukan hanya arahan dan kami juga merespons dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel. 3% margin errornya dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik,” kata dia.
Saat ditanya mengenai efisiensi anggaran, Luhut menilai, saat ini anggaran cukup efisien. “Kalau target semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta presiden, dewan ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan kepada presiden,” kata dia.
Bos Baru BGN Bongkar Jurus Efisiensi Anggaran MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.
"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya dikutip dari Antara, (6/4/2026).
Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran tersebut dilakukan di berbagai bidang. BGN fokus pada tiga hal, pertama yakni refocusing (penataan ulang) penerima manfaat.
"Dua, moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar dia.
Ia menegaskan apabila dapur-dapur MBG tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), BGN secara tegas akan menangguhkan sementara atau suspend.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi BGN di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6) dengan mengusung tema "500 Billion Meals Challenge: Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition – An Inspiring Session."
Peran Penting MBG
Ia menekankan, seluruh pelaksana program MBG memiliki peran penting dalam memastikan manfaat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
"(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir, kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," ucap dia.