Liputan6.com, Jakarta: Bank Tabungan Negara akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) rumah sederhana dan sangat sederhana. Penerbitan obligasi ini dilakukan karena pemerintah tak lagi mengalokasikan dana subsidi untuk KPR RS dan RSS. Demikian keterangan Direktur Utama BTN Kodradi di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Kodradi, pembiayaan program pembangunan sejuta rumah kini diserahkan kepada bank-bank pelaksana. Soalnya, pemerintah tak lagi mengeluarkan dana untuk mensubsidi biaya pembangunan RS dan RSS. Selain untuk membiayai RS dan RSS, obligasi diterbitkan agar keuangan BTN tak terganggu.
Pada program pembangunan sejuta rumah selama lima tahun, menurut Kodradi, BTN mendapat tugas membangun 60 ribu unit RS dan RSS. Nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih. Untuk itu, BTN harus tetap menjaga kinerja, seperti menjaga nilai kredit macet serendah mungkin.
Tahun kemarin, ribuan rumah sederhana di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang tergolong murah tak bisa terjual. Penyebab mandeknya penjualan rumah sederhana ini karena masih tingginya bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) [baca: Ribuan Rumah Sederhana Tak Terjual].(ULF/Abbas Yahya dan Eko Purwanto)
Menurut Kodradi, pembiayaan program pembangunan sejuta rumah kini diserahkan kepada bank-bank pelaksana. Soalnya, pemerintah tak lagi mengeluarkan dana untuk mensubsidi biaya pembangunan RS dan RSS. Selain untuk membiayai RS dan RSS, obligasi diterbitkan agar keuangan BTN tak terganggu.
Pada program pembangunan sejuta rumah selama lima tahun, menurut Kodradi, BTN mendapat tugas membangun 60 ribu unit RS dan RSS. Nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih. Untuk itu, BTN harus tetap menjaga kinerja, seperti menjaga nilai kredit macet serendah mungkin.
Tahun kemarin, ribuan rumah sederhana di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang tergolong murah tak bisa terjual. Penyebab mandeknya penjualan rumah sederhana ini karena masih tingginya bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) [baca: Ribuan Rumah Sederhana Tak Terjual].(ULF/Abbas Yahya dan Eko Purwanto)