Liputan6.com, Jakarta: Masyarakat Kabupaten Kampar, Riau, menyambut gembira keputusan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno yang menonaktifkan Bupati Jefri Noer dan wakilnya, Achmad Zakir. Keputusan tersebut disambut haru dan beberapa perwakilan masyarakat Kampar yang datang ke Kantor Mendagri di Jakarta, terharu dan menangis bahagia [baca: Bupati Kampar Resmi Dinonaktifkan ]. Setelah sukses "menekan" Mendagri untuk mengeluarkan keputusan menonaktifkan Jefri Noer, utusan masyarakat Kampar yang berjumlah 203 orang selanjutnya akan menghadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka akan memberikan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan kepolisian saat unjuk rasa ribuan massa di Lapangan Mahligai Bungsu, Selasa silam. Dalam insiden tersebut tiga pengunjuk rasa terluka akibat peluru karet [baca: Dua Siswa di Kampar Tertembak]. Idris Hasan, tokoh masyarakat Kampar saat diwawancarai di Studio SCTV menyatakan, sejak dipimpin Jefri Noer Kampar menjadi daerah yang tidak tenang dan sering terjadi ketegangan antareleman masyarakat. Jefri Noer, memang sempat berikrar untuk memerangi korupsi di Kampar. Tetapi menurut Idris, kenyataannya tidak begitu. Buktinya yang menikmati kekuasaan Jefri Noer adalah para kroninya. Selain itu, Jefri Noer juga dituding tidak memprioritaskan putra daerah dalam jabatan-jabatan atau posisi strategis di pemerintahan. Setelah Jefri Noer tak berkuasa, pelaksanaan tugas harian bupati dan wakil bupati Kampar diserahkan kepada Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubernur juga berhak untuk mengangkat seseorang yang ditunjuk sebagai pelaksana harian. Sedikit banyak, kedatangan utusan masyarakat Kampar ke Jakarta telah memaksa Mendagri menonaktifkan Jefri Noer. Sebab, sebelumnya Mendagri menyatakan, surat keputusan pemberhentian bupati yang diusung Partai Amanat Nasional ini baru akan dikeluarkan setelah pemilihan umum. Dengan alasan, pemerintah tengah berkonsentrasi pada Pemilu Legislatif yang akan digelar 5 April mendatang. Jefri Noer, sejak berkuasa memang sudah dikenal kontroversial. Namun, jabatannya harus berakhir hari ini. Salah satu tindakan kontroversial Jefri Noer adalah saat membagi-bagikan miniatur peti mati kepada kepada jajarannya di birokrasi. Miniatur tersebut sebagai upaya mengingatkan para penyelenggara pemerintahan di Kampar untuk tidak korupsi karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mati [baca: Menekan Korupsi dengan Peti Mati]. Namun, setelah niat baik itu diikrarkan, Jefri Noer justru tersandung dalam kasus pengusiran Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Air Tiris Abdul Latif Hasyim. Saat itu Latif yang diundang dalam rapat dinas dengan bupati mengajukan pertanyaan kritis soal anggaran daerah yang tidak berpihak pada pendidikan. Mendengar pertanyaan tersebut Jefri marah dan mengusir Latif untuk keluar ruangan. Beberapa hari kemudian, pengusiran tersebut sampai ke telinga masyarakat dan selanjutnya menjadi gelombang unjuk rasa ribuan massa menentang kepemimpinan Jefri Noer [baca: Jefri Belum Dipecat, Guru Mengancam Boikot Pemilu]. Ternyata, unjuk rasa tersebut tak membuahkan hasil untuk menurunkan Jefri Noer. Bahkan DPRD Kampar sudah dua kali menggelar Rapat Paripurna Khusus yang merekomendasikan Jefri Noer dipecat. Kasus pertama Jefri Noer dituduh terlibat korupsi [baca: DPRD Kampar Menyetujui Pemecatan Jefri]. Merasa tak digubris pemerintah, warga Kampar pun kembali mogok. Polisi yang hendak menertibkan unjuk rasa ini malah memicu kekacauan baru yang mengakibatkan tiga siswa terluka karena peluru karet. Dan akhirnya, antiklimaks dari sebuah perjalanan politik seorang Jefri Noer adalah dalam selembar surat keputusan Mendagri.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)
Advertisement