Liputan6.com, Jakarta: Proses hukum tak dapat dijalankan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Lantaran, Gus Dur masih menjabat sebagai presiden. Sebab itu, untuk mempermudah proses hukum, Gus Dur disarankan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Demikian penegasan Ketua MPR Amien Rais, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Amien, persoalan ini memang dilematis. Ia menegaskan, jika Gus Dur belum dinonaktifkan maka DPR tak dapat mengevaluasi kinerja presiden meski memorandum sudah disampaikan. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung mengaku, belum dapat menjelaskan kemungkinan menonaktifkan Gus Dur terlebih dahulu selama menjalani proses hukum. Akbar menegaskan, prosedur mengenai hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Kejaksaan. Pasalnya, hanya lembaga pengadilan yang dapat menyidik seseorang.
Sementara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tetap menolak hasil rapat paripurna DPR dan tak bertanggung jawab terhadap hasil rapat termasuk implikasi hukum yang akan timbul di masa mendatang. Selain itu, partai tempat asal Gus Dur ini berencana menuntut Panitia Khusus Buloggate. Menurut Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Indra Sahnun Lubis, baru-baru ini, Pansus dinilai telah melanggar pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik dan berkata bohong.
Menurut Indra lagi, hasil Pansus tak didasarkan pada fakta-fakta obyektif yang disampaikan para saksi. Selain itu, dalam laporan akhir, tak diungkap soal keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan dalam rapat Pansus. Sebab itu, Pansus dinilai telah menipu masyarakat luas. Bahkan Ketua Pansus, fraksi yang membacakan pandangan umum, dan Ketua Sidang Paripurna dapat dituntut pidana.
Sedangkan menurut Ketua F-PKB Taufikurrahman Saleh, sebuah fakta yang tak diungkap Pansus adalah kesaksian Masnuh. Padahal, Masnuh telah mengaku sebagai penerima dana langsung dari Sultan Brunei melalui rekening Bank Nasional Indonesia. "Jadi bukan Presiden Wahid," kata Taufikurrahman tegas.
Sementara itu, sekitar 1.000 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali menggelar unjuk rasa beruntun di tiga tempat, Jumat siang. Aksi pertama digelar di halaman Mesjid Al-Azhar. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah orasi yang intinya menuntut Gus Dur segera mundur. Selain itu, mereka juga menilai Gus Dur tak mampu menjalankan reformasi dan terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam skandal Bulog dan sumbangan Sultan Brunei.
Setelah menggelar orasi tadi, para demonstran melakukan aksi jalan kaki menuju Bunderan Hotel Indonesia melewati rute Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan M.H. Thamrin. Di Bunderan HI, mereka menyampaikan orasi dengan tuntutan yang sama. Selanjutnya, mereka menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Di lokasi itu, para pengunjuk rasa hanya bernyanyi dan saling bergandengan tangan. Kendati demikian, aksi mereka sempat mendapat penjagaan ketat dari petugas keamanan yang berjumlah sekitar enam satuan setingkat kompi. Aksi para mahasiswa itu baru berakhir sekitar pukul 19.00 WIB.
Aksi serupa juga dilakukan oleh sekitar 40 anggota KAMMI Riau. Mereka menggelar aksi di Gedung DPRD Riau, Jumat siang. Pada aksi tersebut, mereka meminta agar DPRD Riau mendukung keputusan DPR. Selain itu, menurut mereka, Gus Dur hanya memperburuk keadaan jika tetap bersikukuh mempertahankan jabatan presiden. Mereka juga mengimbau agar para kyai yang mengaku sebagai pemimpin umat untuk berhati-hati dalam melontarkan perkataan dan perbuatan.
Tuntutan yang sama juga dilakukan oleh massa dari Partai Rakyat Demokratik, Sumatera Selatan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Mereka dengan tegas meminta Gus Dur segera lengser dari kursi presiden. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap kerja Pansus atas penuntasan kedua kasus tersebut.
Dari Bengkulu dilaporkan puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam cabang Bengkulu, juga menggelar unjuk rasa. Namun, tuntutan mereka agak berbeda dengan tuntutan mahasiswa di sejumlah daerah. Para mahasiswa justru merasa miris dengan nasib reformasi yang terlupakan lantaran perseteruan DPR dengan Presiden. Demonstran ini mengajak masyarakat Bengkulu untuk bersatu dan tak terjebak dengan segala isu dan ajakan pengerahan massa.
Sementara, menurut pengajar Universitas New Castle Australia Dr George J. Aditjondro, pengaitan Gus Dur dalam kedua skandal itu adalah bentuk pengalihan perhatian rakyat dari berbagai skandal korupsi yang lebih besar. Penegasan itu ia sampaikan dalam diskusi "Metamorfosis Korupsi dari Era Orde Baru ke Era Gus Dur", Jumat siang, di Jakarta. George menegaskan, kedua skandal itu telah dijadikan komoditi politik oleh kekuatan Orba. Kekuatan itu telah bermetamorfosa dalam bentuk anggota parlemen yang secara selektif telah mereduksi segala bentuk korupsi masa silam.
Pada tempat berbeda, forum bersama organisasi nonpemerintah dan sejumlah yayasan keagamaan menyesalkan pertarungan para elite politik akhir-akhir ini. Pasalnya, tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan rakyat. Bahkan, mereka menilai, pertarungan antarelite politik telah mengarah pada situasi yang gawat dan cenderung mengadu domba antarkelompok yang ada di dalam masyarakat. Menurut Ketua Yayasan Siti Masyitoh Yunis Sofiyah, DPR telah berubah fungsi menjadi lembaga yang memanipulasi kenyataan untuk kepentingan politik partai.
Sedangkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid meminta Gus Dur untuk mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di DPR maupun di masyarakat. Salahuddin yakin, sebagai pemimpin nasional Gus Dur mampu mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan bangsa dan sesuai hati nurani. Penegasan itu ia sampaikan dalam Forum Rekomendasi Tokoh Nasional yang digelar di Jakarta. Menurut Salahuddin, sebaiknya masyarakat dan DPR turut menciptakan suasana sejuk dan memberikan kesempatan kepada presiden untuk berpikir jernih serta penuh kearifan.
Imbauan nyaris senada juga dilontarkan Ketua Korps Alumni Himpunanan Mahasiswa Indonesia Fuad Bawazier. Menurut dia, Gus Dur amat diharapkan mampu mengambil keputusan terbaik bagi bangsa Indonesia.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Amien, persoalan ini memang dilematis. Ia menegaskan, jika Gus Dur belum dinonaktifkan maka DPR tak dapat mengevaluasi kinerja presiden meski memorandum sudah disampaikan. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung mengaku, belum dapat menjelaskan kemungkinan menonaktifkan Gus Dur terlebih dahulu selama menjalani proses hukum. Akbar menegaskan, prosedur mengenai hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Kejaksaan. Pasalnya, hanya lembaga pengadilan yang dapat menyidik seseorang.
Sementara, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tetap menolak hasil rapat paripurna DPR dan tak bertanggung jawab terhadap hasil rapat termasuk implikasi hukum yang akan timbul di masa mendatang. Selain itu, partai tempat asal Gus Dur ini berencana menuntut Panitia Khusus Buloggate. Menurut Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Indra Sahnun Lubis, baru-baru ini, Pansus dinilai telah melanggar pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik dan berkata bohong.
Menurut Indra lagi, hasil Pansus tak didasarkan pada fakta-fakta obyektif yang disampaikan para saksi. Selain itu, dalam laporan akhir, tak diungkap soal keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan dalam rapat Pansus. Sebab itu, Pansus dinilai telah menipu masyarakat luas. Bahkan Ketua Pansus, fraksi yang membacakan pandangan umum, dan Ketua Sidang Paripurna dapat dituntut pidana.
Sedangkan menurut Ketua F-PKB Taufikurrahman Saleh, sebuah fakta yang tak diungkap Pansus adalah kesaksian Masnuh. Padahal, Masnuh telah mengaku sebagai penerima dana langsung dari Sultan Brunei melalui rekening Bank Nasional Indonesia. "Jadi bukan Presiden Wahid," kata Taufikurrahman tegas.
Sementara itu, sekitar 1.000 orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kembali menggelar unjuk rasa beruntun di tiga tempat, Jumat siang. Aksi pertama digelar di halaman Mesjid Al-Azhar. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah orasi yang intinya menuntut Gus Dur segera mundur. Selain itu, mereka juga menilai Gus Dur tak mampu menjalankan reformasi dan terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam skandal Bulog dan sumbangan Sultan Brunei.
Setelah menggelar orasi tadi, para demonstran melakukan aksi jalan kaki menuju Bunderan Hotel Indonesia melewati rute Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan M.H. Thamrin. Di Bunderan HI, mereka menyampaikan orasi dengan tuntutan yang sama. Selanjutnya, mereka menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Di lokasi itu, para pengunjuk rasa hanya bernyanyi dan saling bergandengan tangan. Kendati demikian, aksi mereka sempat mendapat penjagaan ketat dari petugas keamanan yang berjumlah sekitar enam satuan setingkat kompi. Aksi para mahasiswa itu baru berakhir sekitar pukul 19.00 WIB.
Aksi serupa juga dilakukan oleh sekitar 40 anggota KAMMI Riau. Mereka menggelar aksi di Gedung DPRD Riau, Jumat siang. Pada aksi tersebut, mereka meminta agar DPRD Riau mendukung keputusan DPR. Selain itu, menurut mereka, Gus Dur hanya memperburuk keadaan jika tetap bersikukuh mempertahankan jabatan presiden. Mereka juga mengimbau agar para kyai yang mengaku sebagai pemimpin umat untuk berhati-hati dalam melontarkan perkataan dan perbuatan.
Tuntutan yang sama juga dilakukan oleh massa dari Partai Rakyat Demokratik, Sumatera Selatan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Mereka dengan tegas meminta Gus Dur segera lengser dari kursi presiden. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap kerja Pansus atas penuntasan kedua kasus tersebut.
Dari Bengkulu dilaporkan puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam cabang Bengkulu, juga menggelar unjuk rasa. Namun, tuntutan mereka agak berbeda dengan tuntutan mahasiswa di sejumlah daerah. Para mahasiswa justru merasa miris dengan nasib reformasi yang terlupakan lantaran perseteruan DPR dengan Presiden. Demonstran ini mengajak masyarakat Bengkulu untuk bersatu dan tak terjebak dengan segala isu dan ajakan pengerahan massa.
Sementara, menurut pengajar Universitas New Castle Australia Dr George J. Aditjondro, pengaitan Gus Dur dalam kedua skandal itu adalah bentuk pengalihan perhatian rakyat dari berbagai skandal korupsi yang lebih besar. Penegasan itu ia sampaikan dalam diskusi "Metamorfosis Korupsi dari Era Orde Baru ke Era Gus Dur", Jumat siang, di Jakarta. George menegaskan, kedua skandal itu telah dijadikan komoditi politik oleh kekuatan Orba. Kekuatan itu telah bermetamorfosa dalam bentuk anggota parlemen yang secara selektif telah mereduksi segala bentuk korupsi masa silam.
Pada tempat berbeda, forum bersama organisasi nonpemerintah dan sejumlah yayasan keagamaan menyesalkan pertarungan para elite politik akhir-akhir ini. Pasalnya, tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan rakyat. Bahkan, mereka menilai, pertarungan antarelite politik telah mengarah pada situasi yang gawat dan cenderung mengadu domba antarkelompok yang ada di dalam masyarakat. Menurut Ketua Yayasan Siti Masyitoh Yunis Sofiyah, DPR telah berubah fungsi menjadi lembaga yang memanipulasi kenyataan untuk kepentingan politik partai.
Sedangkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid meminta Gus Dur untuk mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di DPR maupun di masyarakat. Salahuddin yakin, sebagai pemimpin nasional Gus Dur mampu mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan bangsa dan sesuai hati nurani. Penegasan itu ia sampaikan dalam Forum Rekomendasi Tokoh Nasional yang digelar di Jakarta. Menurut Salahuddin, sebaiknya masyarakat dan DPR turut menciptakan suasana sejuk dan memberikan kesempatan kepada presiden untuk berpikir jernih serta penuh kearifan.
Imbauan nyaris senada juga dilontarkan Ketua Korps Alumni Himpunanan Mahasiswa Indonesia Fuad Bawazier. Menurut dia, Gus Dur amat diharapkan mampu mengambil keputusan terbaik bagi bangsa Indonesia.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)