Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Blucer Rajagukguk bertemu dengan Jokowi. Kedatangan Blucer untuk menemui Gubernur DKI bernama lengkap Joko Widodo itu untuk menyampaikan hasil temuan-temuan BPK, dan rencana akan melakukan audit pelayanan kesehatan rumah sakit di DKI.
Blucer mengatakan, selama ini sektor pelayanan kesehatan salah satu sektor yang kurang mendapatkan pengawasan. Padahal pelayanan kesehatan adalah salah satu sektor yang berpotensi banyak menimbulkan kerugian negara.
"Pelayanan kesehatan, coba lihat rawat inap di kelas III. Siapa yang perhatiin selama ini. Kita akan masuk ke sana," ujar Blucer di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sebesar Rp 2 triliun di bidang tersebut. Sebesar Rp 1,5 triliun di antaranya diperuntukkan bagi program Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang saat ini masih berjalan.
Dia mengatakan, berdasarkan pantauan BPK, pemasukan Pemprov DKI Jakarta semakin baik. Hal tersebut semestinya semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Jumlah yang mendapatkan KJS meningkat ini seharusnya bisa diimbangi dengan jumlah pemasukan," katanya.
Untuk sektor pelayanan kesehatan yang akan diaudit mulai dari proses klaim pembayaran rumah sakit atau puskesmas. Selain itu proses pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas pun memiliki potensi kerugian negara yang tinggi dan menjadi perhatian BPK.
Pelaksanaan audit menurutnya, mempunyai dampak positif bagi keuangan daerah. Selama dilakukan audit dalam beberapa tahun ini, penerimaan Pemprov DKI mengalami kenaikan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 15 triliun dalam tahun 2013 ini.
"Artinya, apa yang dilakukan kita dalam mendorong Pemprov itu mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Kan kalau uang tersedia, bisa bayar banyak hal, kesehatan, pendidikan," ujar Blucer. (Mvi/Ism)
Blucer mengatakan, selama ini sektor pelayanan kesehatan salah satu sektor yang kurang mendapatkan pengawasan. Padahal pelayanan kesehatan adalah salah satu sektor yang berpotensi banyak menimbulkan kerugian negara.
"Pelayanan kesehatan, coba lihat rawat inap di kelas III. Siapa yang perhatiin selama ini. Kita akan masuk ke sana," ujar Blucer di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sebesar Rp 2 triliun di bidang tersebut. Sebesar Rp 1,5 triliun di antaranya diperuntukkan bagi program Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang saat ini masih berjalan.
Dia mengatakan, berdasarkan pantauan BPK, pemasukan Pemprov DKI Jakarta semakin baik. Hal tersebut semestinya semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Jumlah yang mendapatkan KJS meningkat ini seharusnya bisa diimbangi dengan jumlah pemasukan," katanya.
Untuk sektor pelayanan kesehatan yang akan diaudit mulai dari proses klaim pembayaran rumah sakit atau puskesmas. Selain itu proses pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas pun memiliki potensi kerugian negara yang tinggi dan menjadi perhatian BPK.
Pelaksanaan audit menurutnya, mempunyai dampak positif bagi keuangan daerah. Selama dilakukan audit dalam beberapa tahun ini, penerimaan Pemprov DKI mengalami kenaikan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 15 triliun dalam tahun 2013 ini.
"Artinya, apa yang dilakukan kita dalam mendorong Pemprov itu mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Kan kalau uang tersedia, bisa bayar banyak hal, kesehatan, pendidikan," ujar Blucer. (Mvi/Ism)