Liputan6.com, La Paz - Di bawah tekanan besar demonstrasi dan blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya, Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Senin (25/5/2026) mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya sendiri dan seluruh anggota kabinetnya.
Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredam kemarahan serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah membuat ibu kota, La Paz, lumpuh.
Advertisement
Pengumuman itu disampaikan ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan, setelah dialog antara pemerintah dan para pemimpin demonstran benar-benar gagal mencapai kesepakatan.
"Presiden, bersama para menterinya, telah mengambil keputusan—sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami untuk negara—untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen," kata Paz dalam pidato publiknya seperti dikutip dari Anadolu.
Sebelum keputusan itu diberlakukan, presiden menerima gaji bulanan sebesar 24.978 Boliviano. Jumlah tersebut merupakan batas maksimum gaji yang secara hukum dapat diterima pejabat publik di Bolivia. Setelah pemotongan dilakukan, gaji Paz turun menjadi 12.489 Boliviano.
Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan membawa agenda untuk membongkar kebijakan ekonomi sayap kiri yang telah diterapkan selama dua dekade oleh para pendahulunya, Evo Morales dan Luis Arce.
Dalam upaya menstabilkan keuangan negara, Paz mengarahkan kebijakannya lebih dekat kepada Amerika Serikat (AS), lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta, sambil secara sistematis menjauhkan pemerintahannya dari serikat-serikat buruh yang selama ini memiliki pengaruh besar di Bolivia.
Tuntutan Demonstran
Sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, para penambang, guru, dan buruh pabrik terus melakukan blokade jalan tanpa henti. Aksi tersebut memutus rantai pasokan nasional dan memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta pasokan medis di kota-kota besar. Kondisi itu juga menghancurkan aktivitas pasar dan melumpuhkan rumah sakit.
Para demonstran menuntut pembatalan kebijakan penghematan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Namun, Paz tetap mempertahankan kebijakan pemangkasan anggaran dan pengurangan subsidi bahan bakar yang menurutnya diperlukan demi menstabilkan perekonomian.
Pengumuman pemotongan gaji itu disampaikan hanya 24 jam setelah dialog antara pemerintah dan para pemimpin masyarakat adat berakhir tanpa kesepakatan.
Tuduhan terhadap Morales
Pemerintahan Paz berulang kali menegaskan bahwa Morales berada di balik kekacauan sosial tersebut. Pemerintah menuduh Morales memanipulasi serikat pekerja dalam upaya memaksakan dirinya kembali berkuasa. Morales sebelumnya dilarang secara hukum untuk mencalonkan diri dalam pemilu 2025 yang dimenangkan oleh Paz.
Pada Minggu (24/5), setelah perundingan damai gagal, Morales menulis di media sosial X bahwa Presiden Paz kini hanya memiliki "dua jalan": menggunakan pendekatan militer atau menggelar pemilu.
"Rodrigo Paz sedang menggiring dirinya sendiri menuju kejatuhan di tengah gelombang aksi blokade ini," tulis Morales di platform media sosial X. "Ia menghadapi pilihan berbahaya antara menggunakan pendekatan militer atau mewujudkan perdamaian melalui pemilu transisi dalam 90 hari ke depan, sebagaimana diatur Konstitusi, demi menghindari konflik yang menelan korban jiwa."
Mantan presiden itu saat ini berstatus buronan setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 11 Mei. Morales dinyatakan menghina pengadilan karena menolak hadir dalam persidangan kasus pemerkosaan dan perdagangan manusia. Kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa ia memiliki anak dengan seorang gadis berusia 15 tahun selama masa kepresidenannya, sebagai imbalan atas pemberian keuntungan politik dan ekonomi kepada orang tua korban.