Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah menerapkan pendekatan baru dalam mempercepat penyaluran anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera, yakni dengan melakukan tindak lanjut secara rutin terhadap laporan dari kementerian lembaga.
Menurut Purbaya, salah satu kendala utama dalam pencairan anggaran selama ini adalah belum lengkapnya dokumen yang diajukan oleh kementerian lembaga.
Advertisement
"Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up KL kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk mendukung pemulihan dampak bencana di Sumatera.
Meski demikian, Purbaya mengungkapkan dana tersebut hingga kini belum terserap sepenuhnya. Ia berharap mekanisme baru yang diterapkan Kemenkeu dapat mempercepat proses pencairan anggaran, sehingga penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera bisa berjalan lebih optimal.
Kebutuhan Anggaran Pemulihan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp50 triliun.
“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," katanya dikutip dari Antara, Selasa, 9 Desember 2026.
Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update, lanjutnya.
AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana.
Perhitungan Kebutuhan Anggaran
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.
“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” kata Menko IPK.
Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.
Dampak Kerusakan
Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengumumkan akan berangkat ke Sumut dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang, untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan efektif pasca bencana hidrometeorologi.
“Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara dan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang, yang juga merupakan salah satu daerah yang paling buruk terdampak bencana. Saya ingin lihat secara langsung, sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif,” ungkap dia.