Liputan6.com, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyimpulkan bahwa masyarakat belum menghendaki pembubaran komando teritorial TNI. Hal itu menjadi kesimpulan penelitian yang dilakukan di lima Komando Daerah Militer di Indonesia. Kendati begitu, disebutkan pula bahwa masyarakat tetap menolak kehadiran individu militer di lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dicetuskan anggota peneliti Sandikota-LIPI Anas Saidi di Jakarta, baru-baru ini.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Aliansi Peneliti Muda Hubungan Sipil-Militer yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat dan universitas, seperti Universitas Airlangga. Penelitian itu dilakukan terhadap 16 ribu lebih responden di Kodam Jaya, Siliwangi, Brawijaya, Udayana, dan Tanjungpura.
Anas mengatakan, secara institusi, lembaga teritorial dari Kodam sampai Komando Rayon Militer tetap diterima di masyarakat. Tapi, secara individu mereka tidak diharapkan kehadirannya. Namun, menurut dia, hasil tersebut tidak berarti bahwa dwifungsi TNI sudah tak dibutuhkan lagi. Sebab responden masih melihat pertimbangan keamanan yang saat ini belum mampu ditangani Polri.
Penelitian itu juga menyebutkan bahwa TNI sedang melakukan konsolidasi ke dalam dan siap mengambil alih kekuasaan jika ada kesempatan. Indikasi itu, menurut Anas, terlihat dari pertemuan yang sering dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid dengan sejumlah pimpinan TNI. Tindakan tersebut dipandang sebagai kekhawatiran presiden jika TNI menarik dukungan terhadap pemerintah. (PIN/Bayu Sutiyono dan Effendi)
Penelitian tersebut dilakukan oleh Aliansi Peneliti Muda Hubungan Sipil-Militer yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat dan universitas, seperti Universitas Airlangga. Penelitian itu dilakukan terhadap 16 ribu lebih responden di Kodam Jaya, Siliwangi, Brawijaya, Udayana, dan Tanjungpura.
Anas mengatakan, secara institusi, lembaga teritorial dari Kodam sampai Komando Rayon Militer tetap diterima di masyarakat. Tapi, secara individu mereka tidak diharapkan kehadirannya. Namun, menurut dia, hasil tersebut tidak berarti bahwa dwifungsi TNI sudah tak dibutuhkan lagi. Sebab responden masih melihat pertimbangan keamanan yang saat ini belum mampu ditangani Polri.
Penelitian itu juga menyebutkan bahwa TNI sedang melakukan konsolidasi ke dalam dan siap mengambil alih kekuasaan jika ada kesempatan. Indikasi itu, menurut Anas, terlihat dari pertemuan yang sering dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid dengan sejumlah pimpinan TNI. Tindakan tersebut dipandang sebagai kekhawatiran presiden jika TNI menarik dukungan terhadap pemerintah. (PIN/Bayu Sutiyono dan Effendi)