Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyanggah laporan yang menilai Jawa Barat sebagai 5 besar provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi. Hal itu disampaikan Pigai saat kelas Jurnalis HAM di Bandung, Rabu (20/5/2026).
“Saya menolak Jawa Barat dianggap sebagai provinsi intoleran,” kata Pigai seperti dikutip Kamis (21/5/2026).
Advertisement
Pigai beralasan, sebagai warga Jawa Barat, khususnya Depok selama 25 tahun, dirinya tidak pernah sama sekali mendapat gangguan.
“Saya menolak Depok dituduh sebagai kota intoleran. Saya 25 tahun tinggal di Depok, tidak pernah satu gereja pun diganggu,” ungkap dia.
Dia mengatakan, di Depok terdapat hingga lima gereja paroki Katolik. Menurutnya, jumlah tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan daerah lain.
Sebagai perbandingan, kata dia, di Nusa Tenggara Timur ada kabupaten yang bahkan belum tentu memiliki lima paroki.
“Di Depok lima, kok bisa disebut intoleran? Kan itu tidak fair,” jelas Pigai.
Data Setara Institute
Sebagai informasi, pernyataan yang disinggung Pigai merujuk pada data Setara Institute yang dirilis pada Maret 2026. Dalam data tersebut, Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi, dengan total 56 kasus.
Posisi kedua ditempati Aceh dengan 23 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 18 kasus, Jawa Tengah dengan 13 kasus, dan Jakarta di urutan kelima dengan 12 kasus.