Liputan6.com, Beijing - Pemerintah Amerika Serikat memasukkan sejumlah perusahaan teknologi dan industri terbesar China, termasuk Alibaba, BYD, dan Baidu, ke dalam daftar perusahaan yang dianggap mendukung militer China. Langkah Pentagon tersebut berpotensi memperburuk hubungan Washington dan Beijing yang belakangan berupaya meredakan ketegangan.
Departemen Pertahanan AS memperbarui daftar "Perusahaan Militer China" pada Senin. Dalam pembaruan terbaru, jumlah perusahaan yang masuk daftar meningkat menjadi 188 entitas, naik dari 134 perusahaan pada tahun sebelumnya.
Advertisement
Pentagon menyatakan Alibaba, BYD, dan Baidu masuk dalam daftar karena dinilai mendukung pengembangan militer China melalui keterkaitan dengan lembaga negara, termasuk Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.
Perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut beserta entitas yang berada di bawah kendalinya tidak akan dipertimbangkan dalam kontrak pertahanan Amerika Serikat berdasarkan aturan yang mulai berlaku akhir bulan ini.
Pentagon mendefinisikan perusahaan militer China sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan militer China atau berkontribusi terhadap strategi "fusi sipil-militer" Beijing, yakni kebijakan yang mengintegrasikan riset dan inovasi sipil dengan sektor pertahanan.
Langkah Washington itu langsung menuai penolakan dari Beijing. Kedutaan Besar China di Washington menilai daftar tersebut bersifat diskriminatif dan mencerminkan perluasan konsep keamanan nasional secara berlebihan oleh pemerintah AS.
"Perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar negeri selalu mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka berbisnis," kata juru bicara Kedutaan Besar China.
Kritis China ke AS
Pemerintah China juga mendesak AS menghentikan praktik yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan China dan menciptakan lingkungan usaha yang adil dan tidak diskriminatif.
Alibaba dan Baidu turut membantah tuduhan Pentagon. Alibaba menegaskan tidak memiliki hubungan dengan militer China maupun strategi fusi sipil-militer yang dituduhkan.
Perusahaan e-commerce terbesar di China itu menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia untuk menentang pencantuman namanya dalam daftar tersebut.
Baidu juga menyebut tidak ada dasar yang kredibel untuk memasukkan perusahaan itu ke dalam daftar perusahaan pendukung militer China. Perusahaan mesin pencari terbesar di China tersebut menyatakan siap mengambil langkah hukum guna menghapus namanya dari daftar Pentagon.
Sementara itu, produsen kendaraan listrik BYD belum memberikan tanggapan resmi.
Langkah terbaru Washington diumumkan kurang dari sebulan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan tingkat tinggi di Beijing yang bertujuan meredakan ketegangan perang dagang dan persaingan teknologi antara kedua negara.
Perusahaan Lainnya
Selain Alibaba, BYD, dan Baidu, Pentagon juga menambahkan sejumlah perusahaan teknologi lain seperti RoboSense Technology dan Unitree Robotics yang bergerak di bidang kecerdasan buatan dan robotika.
Meski demikian, sejumlah pengamat mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Dennis Wilder, mantan pejabat keamanan nasional AS yang pernah menangani isu China di CIA dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, menilai pendekatan tersebut sulit memberikan dampak signifikan tanpa disertai sanksi yang lebih konkret.
Menurutnya, banyak perusahaan Amerika telah memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan-perusahaan China yang masuk daftar tersebut sehingga kecil kemungkinan mereka akan menghentikan kerja sama hanya karena pencantuman nama dalam daftar Pentagon.
"Sanksi yang terlalu luas seperti ini cenderung tidak efektif. Kecuali AS benar-benar siap melepaskan diri dari ekonomi China, langkah ini lebih bersifat formalitas," ujarnya.