Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Aktivis Jakarta (GAJ) mendorong Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta mempercepat pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Ibu Kota.
Dorongan tersebut mengemuka dalam pertemuan dan diskusi bersama Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, terkait arah kebijakan pengelolaan sampah Jakarta ke depan.
Advertisement
Salah seorang Presidium GAJ, Muhammad Zimah, mengatakan persoalan sampah di Jakarta kini tidak lagi terpusat di TPST Bantargebang sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih terintegrasi.
"Pada periode menteri sebelumnya sudah ada perubahan fungsi Bantargebang. Tidak lagi hanya menjadi tempat pembuangan akhir, tetapi diarahkan menjadi kawasan pengelolaan sampah terpadu,” kata Zimah.
GAJ menilai, langkah tersebut penting karena persoalan sampah Jakarta semakin meluas dan membutuhkan sistem pengelolaan yang modern serta berkelanjutan. Zimah juga menyoroti upaya pemerintah daerah melalui dinas terkait yang terus menekan volume sampah menuju TPA guna mengurangi beban penumpukan di TPST Bantargebang.
"Penumpukan sampah di Bantargebang harus ditekan karena ada kekhawatiran potensi longsor yang bisa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.
Dorong Keterlibatan Danantara Kelola Sampah Jakarta
Dalam diskusi itu turut dibahas kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah melalui skema pembayaran jasa pengelolaan. Namun, GAJ menilai langkah tersebut belum mampu menghadirkan solusi optimal.
Karena itu, GAJ mendorong adanya keterlibatan Danantara dalam sistem pengelolaan sampah Jakarta ke depan.
"Kami melihat perlu ada pendekatan baru agar pengelolaan sampah lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Salah satu gagasannya adalah melibatkan Danantara,” ucap Zimah.
Selain itu, GAJ menegaskan komitmennya untuk mendukung Jakarta menjadi kota yang bersih dan bebas sampah melalui pengelolaan berbasis teknologi. GAJ juga mengusulkan agar forum bank sampah dijadikan ujung tombak gerakan pilah sampah sebagaimana diamanatkan dalam Ingub Nomor 5 Tahun 2026.
"Kami mendorong gerakan pilah sampah dilakukan secara masif dari tingkat masyarakat. Sosialisasi harus terus digencarkan agar gerakan ini tumbuh dari bawah atau bottom up,” kata Zimah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, aktivis, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pengelolaan sampah terintegrasi di Jakarta.
"Kalau semua pihak bergerak bersama, kami optimistis Jakarta bisa memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.