Liputan6.com, Jakarta - Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC) memberikan kelonggaran bagi pemilik perangkat drone dan router buatan luar negeri yang masuk dalam daftar pencekalan.
Melalui pengumuman terbaru, perangkat-perangkat tersebut kini tetap bisa menerima pembaruan perangkat lunak (software) dan firmware hingga 1 Januari 2029. Demikian sebegaimana dikutip dari Engadget, Senin (11/5/2026).
Advertisement
Keputusan yang dirilis oleh Kantor Teknik dan Teknologi (Office of Engineering and Technology/OET) FCC pada 8 Mei 2026 ini secara efektif memperpanjang tenggat waktu dukungan teknis selama hampir dua tahun dari jadwal semula.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perangkat yang sudah beredar di masyarakat tetap mendapatkan pembaruan yang berfungsi memitigasi risiko keamanan bagi konsumen di AS.
Sebagai informasi, FCC memasukkan sistem pesawat tanpa awak (uncrewed aircraft systems) atau drone beserta komponennya ke dalam "Covered List" pada Desember 2025.
Daftar tersebut berisi peralatan dan layanan komunikasi yang dinilai berisiko terhadap keamanan nasional.
Beberapa bulan setelahnya, badan federal tersebut juga memasukkan router manufaktur non-AS ke dalam daftar yang sama. Awalnya, FCC hanya memberikan pengecualian pembaruan perangkat hingga 1 Maret 2027.
Kolaborasi Lebih Erat
Namun, dalam nota terbaru, OET berargumen bahwa terdapat 'situasi khusus yang membenarkan penyimpangan dari aturan umum'. FCC menilai kepentingan publik akan lebih terlindungi dengan memperpanjang masa berlaku pembebasan larangan tersebut.
Perpanjangan ini diduga kuat merupakan hasil lobi dari Consumer Technology Association (CTA). Organisasi perdagangan tersebut sebelumnya telah melayangkan surat kepada FCC yang menyarankan agar perangkat yang sebelumnya telah mendapatkan izin tetap bisa menerima perbaikan (patch) dan pembaruan lebih dari satu tahun.
Selain meminta perpanjangan waktu, CTA juga mendesak adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai cakupan produk yang terkena dampak larangan.
Mereka mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Pertahanan AS guna memberikan transparansi serta panduan yang lebih jelas bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdampak kebijakan tersebut.
Dengan keputusan ini, pengguna drone dan router yang masuk dalam daftar cekal masih memiliki waktu sekitar empat tahun untuk tetap menggunakan perangkat mereka dengan jaminan dukungan keamanan digital sebelum pelarangan total diberlakukan secara ketat.