Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk 200 ribu kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.
Insentif tersebut rencananya diberikan untuk 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Namun, Purbaya menegaskan skema tersebut masih akan dilaporkan lebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
“Kira-kira 100.000 mobil, 100.000 motor. Ini mesti lapor lagi ya. Ini rencana kita terdekat sementara ini. Kan saya harus lapor ke Presiden juga,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, Presiden Prabowo meminta percepatan penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui peralihan penggunaan kendaraan berbasis listrik.
Purbaya memastikan anggaran negara dinilai cukup untuk mendukung program tersebut. Bahkan, pemerintah membuka peluang penambahan kuota jika alokasi awal habis terserap pasar.
“Sudah kita hitung. Sudah cukup. Kalau itu habis, kita kasih lagi. 100 ribu lagi,” katanya.
Ia mengatakan stimulus kendaraan listrik ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026. Namun, skema final masih dibahas pemerintah.
“Harusnya Juni. Tapi saya mesti lapor dulu. Ini kan kita menjalankan petunjuk Bapak Presiden. Tapi kan belum matang, ini masih didiskusikan. Tapi kira-kira arahnya ke sana,” jelasnya.
Mempertimbangkan Kandungan Nikel
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif pembelian kendaraan listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Menurut dia, besaran insentif PPN DTP akan berkisar antara 40 persen hingga 100 persen tergantung jenis kendaraan listrik dan komponen baterainya.
“PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid,” kata Purbaya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, skema insentif akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai kendaraan listrik. Pemerintah ingin mendorong hilirisasi industri mineral kritis, khususnya nikel, dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
Selain mobil listrik, pemerintah juga memastikan subsidi motor listrik tetap dilanjutkan dengan nilai bantuan sebesar Rp5 juta per unit.
Purbaya menambahkan, mekanisme resmi penyaluran insentif nantinya akan diumumkan oleh Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka pendek, terutama pada kuartal III 2026.