Mantan PM Israel Naftali Bennett dan Yair Lapid Bersatu Tantang Benjamin Netanyahu dalam Pemilu

Lapid mendesak kelompok moderat Israel mendukung Bennett untuk mengalahkan Netanyahu, seraya menekankan Israel butuh persatuan layaknya udara untuk bernapas.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 27 April 2026, 09:36 WIB
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (kiri) dan Yair Lapid menggelar konferensi pers di Herzliya, Israel, Minggu (26/4/2026), untuk mengumumkan bahwa partai mereka akan maju dalam pemilu mendatang. (Dok. AP/Ariel Schalit)

Liputan6.com, Tel Aviv - Dua rival politik utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan bergabung dalam upaya menggulingkan pemerintahan koalisinya pada pemilu yang diperkirakan berlangsung akhir tahun ini.

Mantan perdana menteri – tokoh sayap kanan Naftali Bennett dan politikus sentris Yair Lapid – pada Minggu (26/4/2026) mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan penggabungan partai mereka, Bennett 2026 dan There is a Future.

Aliansi tersebut bertujuan menyatukan oposisi yang terfragmentasi, yang pada dasarnya hanya disatukan oleh sikap bersama menentang Netanyahu.

Kantor Bennett menyatakan bahwa partai baru itu akan bernama Together dan Bennett akan menjadi pemimpinnya.

"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa malam ini, bersama sahabat saya Yair Lapid, saya mengambil langkah paling Zionis dan patriotik yang pernah kami lakukan untuk negara kami," ujar Bennett dalam pernyataan bersama yang disiarkan di televisi bersama Lapid seperti dikutip dari laporan Al Jazeera.

Dalam pernyataan televisi tersebut, Lapid mengatakan: "Bennett adalah seorang politikus sayap kanan, tetapi jujur dan ada kepercayaan di antara kami."

"Langkah ini bertujuan untuk menyatukan blok, mengakhiri perpecahan internal, dan memfokuskan seluruh upaya pada kemenangan dalam pemilu penting yang akan datang – serta membawa Israel maju ke masa depan," tambah Lapid.

Bennett mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan membentuk komisi penyelidikan nasional atas apa yang ia sebut sebagai kegagalan menjelang serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 – sesuatu yang ditolak oleh pemerintahan Netanyahu saat ini.

Lapid dan Naftali Bennett telah lama menjadi pengkritik keras terhadap cara Netanyahu menangani perang sejak serangan tersebut. Lapid bahkan menyebut gencatan senjata dua minggu dengan Iran sebagai "bencana politik". 

 

Bukan Kali Pertama Bersama

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Dok. AP)

Bennett dan Lapid sebelumnya pernah bekerja sama, mengakhiri masa jabatan Netanyahu selama 12 tahun berturut-turut dalam pemilu 2021, sebelum membentuk pemerintahan koalisi yang hanya bertahan sekitar 18 bulan.

Sebelumnya lagi, pada 2013, keduanya bergabung dalam pemerintahan koalisi Netanyahu, yang berujung pada tersingkirnya sekutu tradisionalnya dari kelompok ultra-Ortodoks.

Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu pada November 2022 dan membentuk pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.

Namun, serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel selatan, yang direspons Israel dengan perang genosida terhadap warga Palestina di Gaza serta serangan terhadap sejumlah negara tetangga dalam beberapa tahun terakhir, merusak kredibilitas keamanan Netanyahu. Sejak itu, berbagai jajak pendapat secara berturut-turut memprediksi ia akan kalah dalam pemilu berikutnya yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober.

Bennett, 54 tahun, mantan anggota pasukan khusus yang kemudian menjadi miliarder teknologi, masih berada di belakang Netanyahu dalam jajak pendapat. Survei N12 News Israel pada 23 April menunjukkan Bennett memperoleh 21 dari 120 kursi Knesset, dibandingkan 25 kursi untuk Partai Likud Netanyahu.

Survei tersebut juga menunjukkan partai Lapid hanya memperoleh tujuh kursi, turun dari 24 kursi yang saat ini dimilikinya.

Hasil ini sejalan dengan berbagai survei sebelumnya oleh institusi akademik dan media Israel lainnya, yang menempatkan Bennett sebagai penantang utama Netanyahu.

Lapid, 62 tahun, mantan pembawa acara berita televisi, mengklaim mewakili kelas menengah sekuler Israel, yang semakin marah atas apa yang mereka anggap sebagai beban pajak dan kewajiban militer yang tidak adil.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya