Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai sebagai dampak dari dinamika geopolitik global. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah pengendalian untuk meringankan beban masyarakat.
“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Advertisement
Puan menilai kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai turut menambah beban masyarakat. Meski kenaikan saat ini terjadi pada BBM nonsubsidi, Puan menyebut kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat tetap terdampak.
“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi pada LPG yang berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas.
“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.
Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.
“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan mitigasi terhadap dampak ketidakpastian geopolitik global, khususnya terkait harga dan ketersediaan BBM, LPG, serta minyak goreng.
“Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ujarnya.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam kebijakan harga BBM nonsubsidi.
“Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa,” imbuhnya.
Ketidakpastian Konflik Global
Puan juga menyinggung ketidakpastian konflik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berpotensi memengaruhi perekonomian dunia.
“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” sebutnya.
Ia menegaskan negara harus hadir dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.
“Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” pungkasnya.
Sementara itu, lonjakan harga sejumlah komoditas tengah terjadi di berbagai daerah. Pemerintah sebelumnya telah menaikkan harga BBM nonsubsidi secara signifikan, disusul kenaikan harga LPG nonsubsidi hingga 18 persen.
Selain itu, harga minyak goreng juga terus meningkat, dipicu kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 207 kabupaten/kota atau 57,5 persen wilayah mengalami kenaikan harga minyak goreng pada pekan ketiga April 2026.
Rata-rata harga nasional naik dari Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter. Bahkan, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga minyak goreng dilaporkan mencapai Rp60.000 per liter.