Liputan6.com, Teheran - Iran menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (14/4/2026) menyatakan bahwa lima negara di kawasan harus ikut membayar kompensasi. Ia menuduh wilayah negara-negara tersebut digunakan sebagai titik peluncuran serangan ke Iran. Demikian seperti dikutip dari laporan Al Jazeera.
Advertisement
Iran juga mengusulkan mekanisme kompensasi melalui skema yang mencakup penerapan pajak bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan kantor berita Rusia RIA Novosti yang dipublikasikan Selasa, menyebutkan bahwa perkiraan awal kerugian Iran mencapai sekitar USD 270 miliar atau sekitar Rp4.623 triliun (Rp17.123 per USD), baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Meski demikian, ia tidak merinci komponen kerugian tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa isu kompensasi telah dibahas dalam perundingan antara Teheran dan Washington di Pakistan pekan lalu dan akan kembali menjadi topik dalam pembicaraan selanjutnya dengan AS serta para mediator.
Pemerintah Iran saat ini masih melakukan penilaian atas besarnya kerusakan pada infrastruktur vital. Sejumlah fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, pabrik baja, pabrik aluminium, hingga kompleks militer menjadi sasaran serangan berulang kali, dan diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya.
Tidak hanya itu, jembatan, pelabuhan, jaringan rel kereta, universitas, pusat penelitian, pembangkit listrik, serta instalasi desalinasi air juga turut terdampak. Banyak rumah sakit, sekolah, dan rumah warga dilaporkan rusak hingga hancur.
Realitas ekonomi
Mohajerani sebelumnya mengatakan kepada media pemerintah bahwa realitas ekonomi yang ada membuat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti rugi kepada warga sipil yang rumahnya rusak atau hancur akibat serangan.
Di sektor penerbangan, Sekretaris Asosiasi Maskapai Penerbangan Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan bahwa 60 pesawat sipil tidak lagi dapat digunakan, dengan 20 di antaranya hancur total akibat serangan AS dan Israel.
Saat ini, Iran hanya memiliki sekitar 160 pesawat penumpang yang masih beroperasi. Sebagian besar berusia tua dan tetap digunakan melalui perawatan intensif, yang pun menjadi sulit akibat keterbatasan suku cadang dan layanan karena sanksi AS.
Ia menyebutkan pula bahwa maskapai kehilangan potensi pendapatan besar selama libur Nowruz pada akhir Maret. Dalam 40 hari perang, total kerugian sektor ini telah melampaui sekitar USD 190 juta.
Kerusakan turut terjadi pada sejumlah bandara internasional, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, yang landasan pacu, menara kontrol, serta hanggarnya terkena serangan.
Meski menghadapi kerusakan luas dan dampak blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran yang dimulai pada Senin (13/4), pemerintah Iran menegaskan tidak akan memberikan konsesi besar dalam negosiasi dengan Washington, termasuk terkait isu pengayaan nuklir.
Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Rezaei bahkan menyatakan bahwa gencatan senjata dua pekan yang diumumkan pekan lalu tidak seharusnya diperpanjang. Menurutnya, perpanjangan hanya akan memberi waktu bagi AS dan Israel untuk memperkuat persenjataan dan posisi mereka.
"Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang," tulisnya di media sosial.
Menurut lembaga riset Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Iran mengalokasikan hampir USD 8 miliar untuk belanja militer pada 2024. Setelah saling serang dengan Israel pada Oktober tahun itu, pejabat Iran bahkan berjanji untuk melipatgandakan anggaran tersebut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Teheran disebut menghadapi tekanan anggaran akibat salah kelola, korupsi, serta dampak sanksi AS.
Pemadaman Internet Memperparah Kerugian
Pemadaman internet hampir total yang diberlakukan pemerintah terhadap lebih dari 90 juta warga Iran selama tujuh pekan terakhir disebut turut memperburuk kondisi ekonomi dan memicu keresahan publik.
Gelombang pemutusan hubungan kerja serta hilangnya peluang bisnis pun terjadi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut dan menyebut keputusan berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Afshin Kolahi, salah satu pimpinan komisi di Kamar Dagang Iran, mengatakan dalam konferensi video pada Senin bahwa pemadaman internet menyebabkan kerugian ekonomi hingga USD 80 juta per hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Setiap hari kita kehilangan nilai yang setara dengan empat jembatan besar seperti jembatan B1. Kita juga kehilangan setara dua pembangkit listrik berkapasitas menengah setiap hari, dan ini kita lakukan pada diri kita sendiri," ujarnya, merujuk pada besarnya kerugian akibat pemadaman internet, serta pada pemboman jembatan besar oleh AS dan Israel di dekat Teheran awal bulan ini.
Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi turut membagikan ulang pernyataan tersebut. Sebelumnya, pada Januari, kementerian menyebut banyak bisnis daring tidak mampu bertahan lebih dari tiga minggu tanpa akses internet saat pemadaman serupa terjadi di tengah gelombang protes nasional.
Kini, tanpa kepastian kapan akses penuh akan kembali, pemerintah mulai mengembangkan sistem internet bertingkat.
Beberapa perwakilan dunia usaha telah didaftarkan untuk mendapatkan akses internet global, sementara sebagian besar masyarakat tetap dibatasi pada intranet lokal.
Perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan baru bernama "Internet Pro" kepada pengguna tertentu yang dianggap memenuhi syarat. Layanan ini lebih mahal, namun menawarkan akses yang lebih sedikit dibatasi. Sejumlah pengguna mengaku telah membayar, namun masih menunggu aktivasi.
Di tengah keterbatasan akses, isu internet menjadi pembahasan utama publik. Bahkan di situs-situs yang terafiliasi dengan pemerintah, tuntutan "kebebasan internet" ramai disuarakan.
Pada Senin, otoritas keamanan memerintahkan Digiato, media teknologi terkemuka, untuk menghapus penghitung waktu di situsnya yang mencatat lamanya pemadaman internet di Iran.
Sementara itu, pasar gelap untuk layanan jaringan pribadi virtual (VPN) dan berbagai cara lain untuk mengakses internet global tetap berkembang dan menguntungkan.