Ekspor Beras untuk Jemaah Haji Indonesia Terancam Batal, Menhaj Beberkan Penyebabnya

Rencana ekspor ribuan ton beras dari Indonesia untuk kebutuhan jemaah haji di Arab Saudi terancam gagal akibat konflik yang meletus di Timur Tengah.

oleh Delvira HutabaratDiterbitkan 08 April 2026, 17:36 WIB
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf. (Dokumen Kemenhaj)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, rencana Bulog untuk mengekspor ribuan ton beras ke Arab Saudi yang nantinya akan dikonsumsi untuk para jemaah haji Indonesia berpotensi gagal.

"Bulog kemarin sempat mengapalkan pada awal Ramadan sejumlah 2.200 ton beras, tapi dua hari setelah pengapalan, meletus perang," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  Rabu (8/4/2026). 

Meski demikian, pihaknya tengah berupaya untuk mengirimkan beras tersebut, namun hanya untuk kebutuhan ribuan petugas haji.

"Total kebutuhan beras 30 ton diperuntukkan bagi 1.600 petugas. Jadi beras yang kemungkinan bisa kita kirim hanya untuk yang petugas dengan spesifikasi kualitas beras Pandan Wangi Cianjur premium, long grain dan tingkat pecahan maksimal 5 persen, serta harga di bawah pasar atau ritel," ungkap Irfan.

Menurut dia, saat ini, proses produksi tengah berlangsung di OKH Cianjur bersamaan dengan penyelesaian administrasi ekspor-impor. 

"Pengiriman direncanakan menggunakan kargo udara dengan target keberangkatan 12 April," kata Irfan.

Prabowo: Biaya Haji Tahun 2026 Turun Rp 2 Juta

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan diturunkan sekitar Rp2 juta di tengah tren kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat.

“Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta. Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kalangan bawah yang ingin menunaikan ibadah haji.

“Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah,” ujarnya. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya