Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), meski langkah tersebut kerap dianggap bisa menambah ruang fiskal.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan beban hidup masyarakat dan berpotensi menekan aktivitas ekonomi.
Advertisement
“Yang pertama yang jelas ketika BBM naik beban hidup rakyat banyak utamanya yang kecil kan terganggu. Yang kedua kalau dari sisi ekonomi itu kan tinggal mindahin, kalau saya naikin BBM-nya uangnya jadi punya saya, tapi rakyat harus bayar lebih dan itu bisa melambatkan ekonominya,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).
Purbaya menuturkan, dalam konteks efisiensi, pemerintah juga mempertimbangkan siapa yang lebih optimal dalam membelanjakan uang, antara masyarakat dan negara. Ia menilai, dalam jangka pendek, masyarakat cenderung lebih efisien karena pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan langsung.
“Mungkin dalam jangka pendek lebih efisien masyarakat, jadi itu salah satu pertimbangan dalam keputusan ekonominya, bukan hanya soal menambah ruang fiskal,” katanya.
Ia juga menggambarkan bahwa pengalihan dana dari masyarakat ke pemerintah belum tentu menghasilkan efisiensi yang lebih baik, karena belanja pemerintah harus dibagi ke berbagai sektor, tidak selalu tepat sasaran seperti konsumsi masyarakat.
Defisit APBN
Di sisi lain, pemerintah memilih menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% melalui langkah efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja di kementerian dan lembaga. Efisiensi dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang prioritas seperti rapat dan perjalanan dinas.
“Iya itu rapat-rapat itu yang dikurangi. Kalau perintah presiden perjalanan luar negeri dikurangi, yang lebih lanjut perjalanan luar negeri pejabat-pejabat dihilangkan,” ucapnya.
Purbaya menambahkan, pemangkasan anggaran dilakukan secara relatif merata antar kementerian dan lembaga, meski pada akhirnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, sejumlah program yang diajukan dinilai penting, namun pelaksanaannya diatur ulang agar tidak membebani anggaran dalam waktu bersamaan.