Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, terus mendorong percepatan pembangunan di Papua. Fokus utama diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui program beasiswa afirmasi.
Saat ini, terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri. Program tersebut mencakup LPDP – Papuan Youth Scholarship untuk jenjang S2/S3, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk S1, serta program ADEM dan Papua Cerdas untuk siswa SMA/SMK.
Advertisement
Di sisi lain, lebih dari 10.000 mahasiswa Papua sedang menempuh pendidikan tinggi, sementara sekitar 45.000 lainnya masih membutuhkan dukungan akses pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Billy Mambrasar mendorong perluasan akses beasiswa sekaligus pembenahan tata kelola, agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Papua tidak membutuhkan sekadar janji, tetapi hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Mantan Staf Khusus Presiden RI ke-7 Jokowi tersebut.
Selain penguatan SDM, Billy juga menginisiasi inovasi dalam tata kelola Otonomi Khusus melalui pengembangan dashboard digital bersama mahasiswa Papua di Surabaya. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana OTSUS, termasuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya sistem ini, penggunaan dana OTSUS dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terbuka dan akuntabel.
Di sektor ekonomi, langkah strategis dilakukan dengan mempertemukan 21 investor Eropa dengan pemerintah daerah Papua untuk mendorong hilirisasi dan ekspor komoditas kakao dari wilayah Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan. Inisiatif ini mulai menunjukkan hasil, di mana kakao dari Kepulauan Yapen tengah dalam proses investasi oleh investor asal Inggris, sementara pengembangan kakao di Jayapura didorong melalui dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian.
Koordinasi Lintas Kementerian
Lebih lanjut, Billy Mambrasar juga mendorong percepatan koordinasi lintas kementerian dalam berbagai sektor prioritas.
Salah satunya adalah upaya revitalisasi RSUD Biak agar memiliki kapasitas setara rumah sakit rujukan provinsi serta memastikan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.