Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi resmi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2026 pada Senin (30/3/2026). Penutupan tersebut menandai berakhirnya penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini yang dinilai berjalan lancar berkat kolaborasi lintas sektor.
Menhub menyampaikan, pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini berlangsung baik dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga operator transportasi.
Advertisement
"Dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran pada tahun ini berjalan dengan baik, merupakan sebuah kerjasama besar dari seluruh stakeholder, intra sektor, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi,” ujar Dudy kepada wartawan di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut turut berdampak pada menurunnya angka kecelakaan selama periode Lebaran. Selain itu, tidak terdapat kejadian signifikan yang mengganggu kelancaran arus mudik dan balik.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 mencapai 147,55 juta orang atau meningkat 2,53 persen dibandingkan hasil survei sebelumnya sebesar 143,92 juta orang. Sementara itu, penggunaan angkutan umum juga mengalami kenaikan sebesar 10,87 persen dibandingkan tahun lalu.
Di sisi keselamatan, angka kecelakaan tercatat menurun sebesar 6,31 persen, dengan fatalitas turun hingga 31,19 persen.
"Dan yang paling membahagiakan mungkin bisa kami sampaikan bahwa terjadi penurunan angka kecelakaan yang pada lebaran tahun ini sebesar 6,31 persen penurunan kecelakaan dan juga fatalitas terjadi penurunan cukup besar sebesar 31,19 persen,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan melakukan sejumlah evaluasi, termasuk terkait kepadatan di pelabuhan dan jalan tol, guna meningkatkan kualitas layanan angkutan pada periode Lebaran maupun momentum besar lainnya.
Menhub Resmikan Buka Posko Angkutan Lebaran 2026, Pantau Pergerakan Mudik
Sebelumnya, Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwagandhi resmi membuka Posko Angkutan Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026. Posko yang terpusat di Kementerian Perhubungan ini akan menantau pergerakan mudik secara nasional.
Dudy menyampaikan, posko Angkutan Lebaran akan diaktifkan pada periode 13-30 Maret 2026. Setiap pemangku kepentingan hadir di posko tersebut untuk memantau mudik Lebaran 2026.
"Posko ini bersifat nasional sehingga kita akan meng-cover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik Lebaran dari mulai tanggal 13 (Maret) hari ini sampai dengan tanggal 30 (Maret)," kata Dudy dalam konferensi pers, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam.
Dia menjelaskan, unsur pemerintah hingga operator angkutan selama Lebaran akan siaga di posko tersebut. Baik Kemenhub, Korlantas Polri, hingga BUMN pengelola angkutan dan jalan tol di Tanah Air.
"Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik. Sehingga tercipta koordinasi dan sinergi antara seluruh stakeholder," ujar dia.
"Sinergi ini kita perlukan supaya kita betul-betul bisa melayani secara optimal kepada masyarakat. Bisa melakukan koordinasi secara tepat, cepat, apabila ada terdapat hal-hal yang perlu ditangani sesegera mungkin," Dudy menambahkan.
Puncak Arus Mudik
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret berdasarkan hasil simulasi proyeksi pergerakan masyarakat di momentum tersebut.
"Memang dari hasil simulasi kami, ada dua tanggal yang pada saat mudik itu akan terjadi kepadatan diperkirakan pada tanggal 16 Maret, Hari Senin dan tanggal 18 Maret (Rabu)," kata Menhub dikutip dari Antara, Sabtu (7/3/2025).
WFA Urai Arus Mudik
Dia menjelaskan pemerintah telah mengusulkan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk membantu mengurangi kepadatan arus mudik dan kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden.
Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah mengusulkan penerapan kebijakan WFA selama lima hari pada masa mudik dan arus balik Lebaran guna mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal tertentu.
"Untuk arus mudik, kebijakan WFA direncanakan berlaku pada 16 dan 17 Maret sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas waktu perjalanan sebelum puncak kepadatan lalu lintas terjadi," kata Dudy.
Sementara itu, untuk arus balik Lebaran, pemerintah mengusulkan penerapan WFA pada 25, 26 dan 27 Maret setelah masa cuti bersama Idul Fitri berakhir.
Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendistribusikan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat saat mudik diperkirakan sangat besar.