Liputan6.com, Jakarta - ASN menjadi salah satu profesi yang diminati masyarakat, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan penipuan. Penting bagi setiap individu untuk menghindari jebakan informasi palsu tersebut.
Rekrutmen ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selalu menarik perhatian ribuan pelamar dari berbagai daerah. Proses seleksi yang ketat dan transparan seringkali diwarnai dengan munculnya berbagai isu menyesatkan, terutama di platform media sosial dan situs web tidak resmi.
Advertisement
ASN sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu PNS dan PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Waspada Jebakan Hoaks Rekrutmen ASN
Modus Penipuan yang Sering Terjadi
Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK, seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan melakukan penipuan. Salah satu modus umum adalah janji kelulusan tanpa tes atau melalui jalur khusus, di mana penipu mengaku memiliki koneksi dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang. Modus ini seringkali menawarkan kelulusan otomatis tanpa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Modus lain yang marak adalah permintaan biaya atau pungutan liar dengan dalih biaya pendaftaran, kelulusan, diklat berbayar, atau pungutan untuk SK pengangkatan. Pemerintah telah menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ASN tidak dipungut biaya sepeser pun. Selain itu, penyebaran surat atau dokumen palsu, seperti surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS palsu atau dokumen pengusulan CPNS melalui kebijakan khusus yang mengatasnamakan instansi pemerintah, juga sering terjadi. Penipu bahkan dapat memalsukan identitas diri mengaku sebagai pejabat di salah satu instansi.
Waspada juga terhadap tautan atau situs web palsu (phishing) yang diklaim sebagai akses pendaftaran CPNS/PPPK, namun mengarah ke situs tidak resmi yang meminta pengisian data pribadi sensitif. Situs resmi tidak akan meminta data pribadi melalui platform tidak aman seperti Telegram. Terakhir, informasi palsu mengenai kebijakan atau status kepegawaian, seperti pesan berantai soal perubahan kebijakan ASN yang tidak valid, tunjangan, atau pemotongan gaji, juga sering beredar. Isu mengenai adanya status baru bagi ASN yang akan menggantikan atau menjadi kelanjutan dari PPPK telah ditegaskan oleh BKN sebagai hoaks.
Cara Mengenali dan Menghindari Hoaks Rekrutmen ASN
Untuk menghindari menjadi korban hoaks rekrutmen ASN, masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi sumber informasi. Akses informasi hanya melalui situs web resmi pemerintah dan akun media sosial resmi instansi yang memiliki tanda verifikasi (centang biru). Sebagai contoh, portal resmi BKN untuk seleksi ASN adalah sscasn.bkn.go.id. Jangan mudah percaya pada akun anonim yang mengatasnamakan pemerintah atau pihak berwenang.
Selanjutnya, masyarakat harus waspada terhadap janji instan dan permintaan uang. Jangan pernah percaya janji kelulusan instan atau pihak yang meminta uang dengan dalih apapun. Panitia seleksi tidak akan pernah menghubungi peserta secara pribadi untuk meminta uang atau data sensitif, karena seluruh proses seleksi ASN bersifat transparan dan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Sangat penting untuk tidak memberikan data pribadi sensitif kepada pihak yang tidak memiliki otoritas resmi atau yang tidak terpercaya. Penipu kerap menggunakan data pribadi untuk tujuan yang merugikan, termasuk pencurian identitas. Jika menerima pesan atau informasi mencurigakan, segera abaikan, jangan berikan data pribadi, dan laporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian, BKN, atau Komdigi. Edukasi diri dan lingkungan juga krusial; ASN dan masyarakat harus proaktif mengedukasi diri dan orang lain tentang bahaya hoaks dan cara mengidentifikasinya. Penyebaran informasi palsu dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.