Liputan6.com, Kathmandu - Polisi Nepal menangkap mantan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli pada Sabtu (28/3/2026) pagi di kediamannya di pinggiran Kathmandu. Penangkapan ini dilakukan karena dugaan keterlibatannya dalam kematian puluhan orang saat aksi protes besar yang terjadi pada September lalu.
Dalam kasus yang sama, seperti dikutip dari Associated Press, aparat juga menangkap Ramesh Lekhak, mantan menteri dalam negeri. Ia dituduh memberi perintah kepada aparat keamanan untuk menembaki para demonstran saat kerusuhan berlangsung.
Advertisement
Penangkapan ini terjadi hanya sehari setelah pemerintahan baru resmi terbentuk. Pemerintahan tersebut dipimpin oleh Balendra Shah, seorang rapper yang beralih menjadi politisi, setelah partainya, Rastriya Swatantra Party, memenangkan pemilu parlemen dengan perolehan suara besar.
Menteri dalam negeri saat ini Sudan Gurung menyatakan bahwa langkah hukum ini dilakukan untuk menegakkan keadilan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dan penangkapan ini bukan tindakan balas dendam.
Sebelumnya, sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintahan sementara telah menyelidiki peristiwa kerusuhan tersebut. Hasil penyelidikan merekomendasikan hukuman hingga 10 tahun penjara bagi Oli, Lekhak, serta kepala kepolisian yang menjabat saat kejadian.
Proses penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan perlengkapan antihuru-hara yang datang menggunakan beberapa truk. Kedua tokoh tersebut kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Distrik Kathmandu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Penangkapan ini memicu reaksi keras dari para pendukung Oli. Ratusan orang turun ke jalan dan berkumpul di sekitar kantor perdana menteri pada hari yang sama. Mereka menuntut agar Oli segera dibebaskan.
Aksi protes diwarnai dengan pembakaran ban dan bentrokan dengan polisi. Aparat berusaha membubarkan massa menggunakan pentungan. Tidak ada laporan korban luka serius, namun polisi menyebutkan tujuh orang demonstran telah diamankan.
Peristiwa ini berakar dari gelombang demonstrasi besar pada September lalu yang dipimpin oleh kelompok muda. Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan.
Dalam kerusuhan itu, sebanyak 76 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.300 orang lainnya mengalami luka-luka. Massa juga membakar berbagai fasilitas penting, termasuk kantor perdana menteri, kantor presiden, kantor polisi, serta rumah-rumah pejabat tinggi.
Akibat situasi yang semakin tidak terkendali saat itu, sejumlah pejabat bahkan harus dievakuasi menggunakan helikopter militer.
Gelombang demonstrasi tersebut kemudian mendorong terbentuknya pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Sushila Karki, mantan hakim Mahkamah Agung. Ia menjadi perdana menteri perempuan pertama di Nepal dan memimpin hingga pemilu akhirnya diselenggarakan.