Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan nampak fasih saat berbicara mengenai perusahaan pelat merah di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan bos media itu menyatakan bahwa sebagian besar BUMN lokal lahir dari hasil nasionalisasi para penjajah Belanda.
"BUMN yang ada di setiap negara itu jangan terlalu kuat karena negara bukan didirikan untuk bisnis melainkan kesejahteraan rakyat. Nanti dibilang negara kok menyaingi rakyat, ya negara lah yang menang," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
BUMN, lanjut Dahlan, dilarang untuk merajalela menguasai ekonomi Indonesia sehingga tugas perusahaan swasta untuk menandingi BUMN tersebut dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki.
"Tapi saya juga tidak setuju kalau BUMN dikecilkan, karena Indonesia sudah terlanjur mempunyai BUMN, hasil nasionalisasi dari penjajah Belanda," ucapnya.
Lebih jauh mantan Direktur Utama PT PLN itu menjelaskan, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara bukan diukur dari ada atau tidaknya BUMN, mengingat tidak ada doktrin yang mampu membuktikan pernyataan tersebut.
Dahlan mencontohkan, Amerika Serikat dan Jepang merupakan dua negara raksasa yang dapat memajukan ekonominya hingga skala besar tanpa kepemilikan perusahaan pelat merah.
"Ada juga negara yang pernah punya BUMN, tapi dijual semua, yakni negara Inggris. Sedangkan Perancis pernah memiliki banyak BUMN, namun akhirnya dijual lalu penjualan dihentikan karena menyadari bahwa tidak baik dijual semua," tukasnya.
Di sisi lain, Singapura berhasil memajukan perekonomian negaranya meski mempunyai banyak BUMN. Sementara Indonesia, tambah Dahlan, pernah menjual BUMN namun akhirnya berkomitmen untuk tidak melelang lagi perusahaan milik negara tersebut.
Sampai dengan saat ini, total ada 142 BUMN baik yang sahamnya dikuasai 100% pemerintah maupun yang sudah menjadi perusahaan publik.
"Paling baik, BUMN harusnya dilarikan semua ke pasar modal supaya intervensi pemerintah dan politik berkurang," pungkas dia.(Fik/Nur)
"BUMN yang ada di setiap negara itu jangan terlalu kuat karena negara bukan didirikan untuk bisnis melainkan kesejahteraan rakyat. Nanti dibilang negara kok menyaingi rakyat, ya negara lah yang menang," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
BUMN, lanjut Dahlan, dilarang untuk merajalela menguasai ekonomi Indonesia sehingga tugas perusahaan swasta untuk menandingi BUMN tersebut dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki.
"Tapi saya juga tidak setuju kalau BUMN dikecilkan, karena Indonesia sudah terlanjur mempunyai BUMN, hasil nasionalisasi dari penjajah Belanda," ucapnya.
Lebih jauh mantan Direktur Utama PT PLN itu menjelaskan, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara bukan diukur dari ada atau tidaknya BUMN, mengingat tidak ada doktrin yang mampu membuktikan pernyataan tersebut.
Dahlan mencontohkan, Amerika Serikat dan Jepang merupakan dua negara raksasa yang dapat memajukan ekonominya hingga skala besar tanpa kepemilikan perusahaan pelat merah.
"Ada juga negara yang pernah punya BUMN, tapi dijual semua, yakni negara Inggris. Sedangkan Perancis pernah memiliki banyak BUMN, namun akhirnya dijual lalu penjualan dihentikan karena menyadari bahwa tidak baik dijual semua," tukasnya.
Di sisi lain, Singapura berhasil memajukan perekonomian negaranya meski mempunyai banyak BUMN. Sementara Indonesia, tambah Dahlan, pernah menjual BUMN namun akhirnya berkomitmen untuk tidak melelang lagi perusahaan milik negara tersebut.
Sampai dengan saat ini, total ada 142 BUMN baik yang sahamnya dikuasai 100% pemerintah maupun yang sudah menjadi perusahaan publik.
"Paling baik, BUMN harusnya dilarikan semua ke pasar modal supaya intervensi pemerintah dan politik berkurang," pungkas dia.(Fik/Nur)
