Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Iran saat ini tidak sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di kawasan teluk. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang dilaporkan saluran televisi Iran Press TV.
Dilansir Antara, Araghchi mengatakan Amerika memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui perantara. Tetapi itu tidak dapat diartikan negosiasi di antara keduanya.
Advertisement
Pada Selasa (24/3) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, menjadi bagian dalam tim negosiasi Amerika Serikat dengan Iran.
Proses negosiasi dilanjutkan pada Minggu dan Trump mengklaim itu menunjukkan niat serius Teheran untuk menemukan cara dalam menyelesaikan konflik.
Namun, Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika.
Tolak Rencana Damai 15 Poin Trump
Iran juga menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang, sekaligus mengajukan syarat-syaratnya sendiri bagi perdamaian.Penolakan tersebut ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menyatakan bahwa Teheran tidak berencana untuk bernegosiasi dengan AS.
Pada Rabu (25/3/2026), Araghchi menyatakan bahwa Iran akan terus melanjutkan perlawanan, setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington telah mengajukan rencana perdamaian.
"Untuk saat ini, kebijakan kami adalah melanjutkan perlawanan," ujar Araghchi dalam siaran televisi pemerintah seperti dikutip dari laporan Middle East Eye.
Ia menegaskan bahwa Iran tidak berniat untuk bernegosiasi.
"Sejauh ini, belum ada negosiasi yang berlangsung dan saya percaya posisi kami sepenuhnya berprinsip," katanya, seraya menambahkan bahwa Iran memang menyampaikan pesan melalui mediator, tanpa melakukan komunikasi langsung dengan AS.
Namun demikian, Araghchi menyebutkan bahwa Iran menuntut penghentian perang secara permanen serta kompensasi atas kerusakan yang terjadi. Ia turut menyindir AS dengan menyatakan bahwa negara tersebut gagal melindungi negara-negara Teluk meskipun memiliki pangkalan militer di kawasan.
Pernyataan ini muncul setelah laporan yang mengungkap respons Iran terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Press TV bahwa Iran "telah menolak" proposal AS tersebut. Proposal itu berupa kesepakatan gencatan senjata 15 poin yang diajukan pemerintahan Trump dan disampaikan kepada Iran melalui Pakistan.
"Berakhirnya perang akan terjadi ketika Iran memutuskan, bukan ketika Trump menginginkannya," ujar pejabat tersebut.
5 Syarat dari Iran
Menurut Press TV, Iran memiliki lima syarat utama untuk mengakhiri perang, yaitu:
1. Penghentian total agresi dan pembunuhan oleh AS dan Israel.
Adanya mekanisme konkret untuk menjamin bahwa serangan tidak akan terulang.
3. Pemberian kompensasi atau reparasi atas kerusakan akibat perang.
4. Pengakuan resmi atas "hak alami dan legal" Iran untuk mengendalikan aktivitas maritim di Selat Hormuz.
5. Dilibatkannya kelompok militer sekutu Iran dalam kesepakatan damai, yang kemungkinan mencakup penghentian invasi Israel ke Lebanon, tempat Hizbullah terlibat dalam pertempuran.
Penolakan Iran sejalan dengan sikap militer negara tersebut yang menilai proposal AS tidak sesuai dengan kondisi di medan perang.
"Pesan kami dari awal hingga akhir tetap sama: pihak seperti kami tidak akan pernah berdamai dengan pihak seperti Anda—tidak sekarang, tidak akan pernah," demikian pernyataan markas pusat komando militer Iran dalam sebuah video.
"Jangan menyebut kekalahan Anda sebagai sebuah kesepakatan. Era janji-janji Anda telah berakhir."
Sementara itu, upaya mediasi untuk mengakhiri perang terus dilakukan oleh Turki, Pakistan, dan Mesir. Namun, para analis dan diplomat menyebut Iran sangat berhati-hati terhadap pendekatan tersebut.
Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, ketika AS menyerang Iran dua kali—pada Juni 2025 dan Februari—di tengah berlangsungnya negosiasi.
Pejabat Iran kembali mempertanyakan ketulusan proposal AS dengan mengacu pada dua putaran pembicaraan sebelumnya yang berakhir dengan serangan militer. Ia menilai AS tidak memiliki niat serius untuk berdialog secara bermakna. Pejabat yang sama menambahkan bahwa syarat-syarat terbaru Iran melengkapi tuntutan sebelumnya yang telah disampaikan dalam putaran kedua negosiasi di Jenewa, beberapa hari sebelum AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran.
Di sisi lain, Presiden Trump pada Selasa (24/3) menyatakan bahwa pemerintahannya sedang terlibat dalam negosiasi setelah mengklaim bahwa AS telah "menang" dalam konflik dan berhasil mencapai "perubahan rezim". Ia menyebut pembunuhan pejabat tinggi Iran serta serangan militer AS sebagai bukti.
Namun, klaim tersebut diperdebatkan oleh para analis yang menilai bahwa Iran justru telah mengambil kendali atas Selat Hormuz, serta meningkatnya pengaruh pejabat militer garis keras di Teheran.
Mantan kepala badan intelijen Inggris M16 Alex Younger bahkan menyatakan bahwa Iran saat ini berada di posisi lebih unggul dalam perang.
"Faktanya, AS meremehkan tantangan yang ada dan sekitar dua minggu lalu kehilangan kendali atas jalannya konflik," ujarnya dalam wawancara podcast dengan The Economist.
Untuk diketahui, pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, termasuk Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.
Amerika dan Israel awalnya mengklaim serangan mereka itu diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran. Namun, mereka segera memperjelas bahwa serangan itu dilakukan karena mereka ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran.