Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasakan beban berbeda saat menjalani Idulfitri 1447 Hijriah sebagai pejabat negara. Dia menilai, tanggung jawab yang kini diembannya membuat momen Lebaran tak lagi sepenuhnya santai, bahkan memengaruhi waktu istirahatnya.
“Lebaran jadi menteri, lebih berat daripada biasanya. Kalau malam santai saja masih mikir. Kadang-kadang susah tidur,” ucapnya usai melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Advertisement
Meski demikian, Purbaya tetap menikmati suasana hari raya. Lantaran, ia mendapatkan bonus lebih banyak.
“Tapi lumayan lah, lebih senang, bonus lebih banyak,” canda Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terlihat melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Dia turut salat Ied bersama Menkeu Purbaya
Tak banyak pernak-pernik dari penampilan Airlangga. Dia terlihat gagah dengan baju muslim berwarna putih. Airlangga juga terlihat mengenakan songkok berwarna hitam pekat.
Menko Airlangga juga terlihat mengenakan kaca mata dengan frame berwarna hitam. Tak banyak yang disampaikannya selepas ibadah salat Idulfitri Lebaran 2026 di Masjid DJP. Sesaat keluar masjid, Airlangga langsung menyalami awak media.
"Mohon maaf lahir batin," kata Airlangga kepada awak media, Sabtu, 21 Maret 2026.
Setidaknya dia merespons sejumlah pertanyaan sebelum melanjutkan perjalanannya masuk ke gedung DJP Kemenkeu.
Tak berselang lama dari situ. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa nampak keluar masjid dengan mengenakan baju muslim berwarna abu-abu yang dihiasi bordir khas.
Menkeu Purbaya akan Pangkas Anggaran Kementerian, APBN Disisir Ketat
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan ini diambil menyusul tekanan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan fiskal nasional. Pemerintah ingin memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan penyisiran terhadap berbagai komponen belanja yang dinilai bisa ditunda. Fokus efisiensi diarahkan pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini juga menyasar belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang dinilai tidak mendesak untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Macam-macam. Rapat enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," tegasnya.
Opsi Pangkas Gaji hingga WFA ASN Dikaji
Selain pemangkasan program dan belanja operasional, wacana pengurangan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan dukungannya sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menghadapi tekanan fiskal.
"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucapnya.
Pembahasan efisiensi anggaran ini juga telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Airlangga mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan yang lebih terukur.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema operasional baru guna menekan biaya rutin. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban operasional sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.