Liputan6.com, Washington, DC - Rusia dilaporkan mengajukan proposal "quid pro quo" atau timbal balik kepada Amerika Serikat (AS), yang berisi tawaran untuk menghentikan berbagi informasi intelijen dengan Iran—termasuk koordinat tepat aset militer AS di Timur Tengah—dengan syarat Washington menghentikan pemberian intelijen kepada Ukraina terkait Rusia.
Menurut dua sumber yang mengetahui langsung negosiasi AS-Rusia, proposal tersebut disampaikan oleh utusan Rusia, Kirill Dmitriev, kepada utusan pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dalam pertemuan mereka pekan lalu di Miami.
Advertisement
Namun, seperti dikutip dari laporan Politico, kedua sumber tersebut menyatakan bahwa pihak AS menolak proposal tersebut. Para pejabat yang dikutip dalam laporan ini diberikan anonimitas karena sensitifnya pembahasan yang berlangsung.
Dmitriev sendiri melalui unggahannya di platform X membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai "berita palsu".
Meski demikian, keberadaan proposal tersebut tetap memicu kekhawatiran di kalangan diplomat Eropa. Mereka menilai Moskow berupaya memecah hubungan antara Eropa dan AS pada saat yang krusial bagi relasi transatlantik.
Trump diketahui mengungkapkan kemarahannya terhadap sekutu-sekutu yang menolak mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Pada Jumat (20/3), ia menyebut sekutu NATO sebagai "PENGECUT" dan menegaskan, "kami akan MENGINGATNYA!"
Pihak Gedung Putih menolak memberikan komentar, sementara Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak merespons permintaan tanggapan.
Seorang diplomat Uni Eropa menyebut proposal Rusia tersebut tidak masuk akal. Ia menilai usulan itu semakin memperkuat kecurigaan di Eropa bahwa pertemuan antara Witkoff dan Dmitriev tidak menghasilkan kemajuan konkret menuju kesepakatan damai di Ukraina. Sebaliknya, pertemuan itu diduga dimanfaatkan Moskow untuk menarik Washington ke dalam kesepakatan bilateral yang mengabaikan peran Eropa.
Pada Kamis (19/3), Kremlin juga menyatakan bahwa pembicaraan damai Ukraina yang dimediasi AS saat ini ditunda.
Sumber lain yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut Rusia telah mengajukan berbagai proposal terkait Iran kepada AS, namun semuanya ditolak. Salah satu proposal yang juga ditolak adalah rencana memindahkan uranium yang telah diperkaya milik Iran ke Rusia, sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh Axios.
Peran Intelijen di Tengah Konflik Rusia dan Ukraina
Sejak perang dimulai, Rusia disebut telah meningkatkan kerja sama militer dan berbagi intelijen dengan Iran. Seorang sumber yang mendapat pengarahan intelijen menyatakan bahwa Moskow memberikan citra satelit dan teknologi drone untuk membantu Teheran menargetkan pasukan AS di kawasan tersebut. Laporan ini sebelumnya juga diungkap oleh Wall Street Journal, namun Kremlin membantahnya dan menyebutnya sebagai "berita palsu".
Dalam wawancara terbaru dengan Fox News, Trump mengisyaratkan adanya kaitan antara kerja sama intelijen Rusia-Iran dan dukungan AS kepada Ukraina. Ia mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin "mungkin sedikit membantu Iran dan ia kemungkinan juga berpikir bahwa kita membantu Ukraina."
AS hingga kini masih terus berbagi intelijen dengan Ukraina, meskipun telah mengurangi bentuk dukungan lainnya. Washington sempat menghentikan sementara pertukaran intelijen tahun lalu setelah pertemuan yang dinilai buruk di Oval Office antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Penghentian mendadak tersebut memicu kekacauan di kalangan sekutu dan memperlihatkan ketegangan dalam hubungan dengan Kyiv.
Seorang diplomat Eropa lainnya berusaha meredam kekhawatiran dengan menyebut bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Januari mengatakan bahwa "dua per tiga" intelijen militer untuk Ukraina kini disediakan oleh Prancis.
Namun demikian, berbagi intelijen tetap menjadi salah satu pilar utama dukungan AS kepada Ukraina, terutama setelah pemerintahan Trump menghentikan sebagian besar bantuan finansial dan militer untuk Kyiv tahun lalu. Saat ini, Washington masih mengirimkan senjata ke Ukraina melalui program yang dipimpin NATO, di mana sekutu membayar AS untuk persenjataan tersebut.
Pengiriman amunisi pertahanan udara yang krusial juga dilaporkan mengalami tekanan akibat perang antara AS-Israel dan Iran.
Terbaru, pemerintahan Trump memutuskan untuk melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia guna mengurangi tekanan pada pasar energi global. Kebijakan ini memicu kekhawatiran dan kritik keras dari para pemimpin Eropa, termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz.