Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi BBM harian. Langkah ini dinilai efektif dilakukan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin melihat rencana WFH dan sekolah dari rumah mampu mengurangi konsumsi BBM harian. Mengingat lagi, ada gejolak perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia.
Advertisement
"Langkah tersebut tepat untuk melakukan efisiensi karena semakin langka dan mahalnya BBM di tengah perang di Timur Tengah," kata Eddy saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/3/2026).
"Saya kira pemerintah membuat kebijakan berdasarkan berbagai opsi yang tersedia. Pilihan penghematan BBM dengan WFH tampaknya merupakan pilihan yang paling memungkinkan di antara berbagai opsi lainnya," imbuhnya.
Eddy mengingatkan, pemerintah tak bisa sebatas mengatur konsumsi dengan WFH tadi, namun bisa ditambah dengan mencari sumber pasokan minyak dari wilayah lain.
"Selain efisiensi BBM di dalam negeri, pemerintah perlu mendekati berbagai sumber minyak dunia yang tidak berada di Timur Tengah, misalnya negara-negara ASEAN dan Asia Pacific " tutur dia.
Upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti BBM juga dipandang perlu dipercepat. "Untuk jangka panjang tentunya teknologi non-fossil fuel (sustainable energy) perlu dipacu agar krisis energi tidak terus terulang," tegas Eddy.
Pemerintah Kaji WFH ASN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM guna merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," kata Pratikno dikutip dari siaran persnya, Selasa (17/3/2026).
Belajar Daring
Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian, penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran.Selain itu, dibahas pula penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi matakuliah/pelajaran.
Adapun kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.