Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran, agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen. Meskipun begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.
Mensesneg mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.
Advertisement
"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).
Menurut dia, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata karena konflik AS-Israel dengan Iran. "Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya.
Prasetyo pun rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memetakan mana-mana saja pos anggaran yang bisa direalokasi tanpa mengganggu kinerja instansi bersangkutan.
"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengisi penggunaan anggaran untuk program-program yang diklaim bisa membantu masyarakat, semisal program MBG dan Kopdes Merah Putih.
"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.
"Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," dia menekankan.
Airlangga: Anggaran Program Unggulan Tidak Diubah Meski Ada Efisiensi
Sebelumnya, Pemerintah memastikan program-program unggulan tetap berjalan meski pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan efisiensi anggaran yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan menyentuh program prioritas yang telah ditetapkan.
"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga di Kantornya, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, langkah efisiensi yang sedang dihitung pemerintah bisa beragam dari berbagai pos belanja Kementerian dan lembaga, misalnya belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga belanja peralatan.
"Sedangkan efisiensi itu bisa macam-macam bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan,” tuturnya,
Meskipun program unggulan tidak ada yang diubah di tengah efisiensi, Airlangga menyebut, tetap akan dilakukan berbagai optimalisasi pada program-program unggulan.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong. Optimalisasi ada, optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor. Nah potensi penambahan anggaran itu yang di-optimalisasi dari berbagai KL kan ada potensi peningkatan anggaran, nah itu yang kita optimalisasi,” tuturnya.
Efisiensi Belanja
Airlangga menjelaskan selain menyiapkan efisiensi belanja, pemerintah juga memantau potensi peningkatan penerimaan negara dari sektor komoditas. Kenaikan harga komoditas berpotensi memberikan tambahan penerimaan melalui windfall revenue maupun windfall profit.
Ia mengatakan pemerintah akan terus memonitor potensi tambahan penerimaan tersebut untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap keuangan negara.
Sementara itu, proses perhitungan efisiensi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga masih berlangsung. Setelah seluruh data dikumpulkan dan dilaporkan kepada Presiden.