Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan, penundaan pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza sudah tepat, bercermin pada dinamika geopolitik dan keamanan kawasan. Keputusan penundaan itu disampaikan pemerintah pada Selasa kemarin.
Menurut Dave, sejak awal Indonesia konsisten mendukung misi perdamaian. Namun, setiap kebijakan yang diambil tetap perlu mempertimbangkan situasi terkini dan keamanan di lapangan.
Advertisement
“Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional,” kata Dave pada wartawan, Rabu (18/3/2026).
Dave menegaskan, sikap Indonesia harus dilihat sebagai langkah diplomatis, tanpa mengurangi komitmen dan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan di Gaza.
Dia memastikan Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata.
"Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen,” ujarnya.
“Kita tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Pemerintah tentu akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional,” pungkasnya.
Pertimbangan Pemerintah Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menunda pengiriman 8.000 pasukan yang akan menjalani misi perdamaian besama International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
"Semua di-hold. Di-hold," kata Prasetyo usai menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa.
Prasetyo mengatakan penundaan pengiriman pasukan itu dikarenakan beragam pertimbangan, salah satunya eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkat. Saat ditanya sampai kapan penundaan tersebut dilakukan, Prasetyo belum bisa memberikan kepastian.
"Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," terang dia.