Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/3/2026), di mana salah satunya melaporkan hasil rapat awal satgas yang melibatkan kementerian terkait dan PT PLN (Persero).
"Dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik," kata Bahlil usai pertemuan.
Advertisement
Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan. Termasuk, mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini menggunakan bahan bakar solar.
Bahlil mengatakan program tersebut akan diterapkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada pembangkit listrik yang masih bergantung pada bahan bakar solar.
"Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar, karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil," ungkap dia.
Selain membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga membahas langkah antisipasi pemerintah terhadap dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi pasokan energi, termasuk situasi di Selat Hormuz.
Cari Sumber Minyak Mentah dari Negara Lain
Sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi, pemerintah tengah mempertimbangkan sumber minyak mentah dari sejumlah negara selain kawasan Timur Tengah.
"Dan tadi, beberapa hari kan saya sudah laporkan bahwa kita akan mengkonversi dari BBM kita, crude ya, minyak mentah dari Middle East itu ke Amerika dan beberapa negara lain seperti Nigeria kemudian Brasil, Australia, dan beberapa negara lain," tuturnya.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memantau dinamika harga minyak global yang bersifat fluktuatif. Kendati begitu, pemerintah akan tetap mencari opsi terbaik bagi kepentingan nasional.
"Yang jelas kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk bangsa kita," pungkas Bahlil.