Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang Mekah Arab Saudi mengalokasikan 2.500 kamar hotel dengan layanan lengkap untuk menampung pelancong dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang terdampar di bandara-bandara di seluruh negeri menyusul gangguan perjalanan yang meluas dampak perang Iran vs Israel dan AS.
Langkah ini mengikuti arahan dari Raja Salman bin Abdulaziz, yang menyetujui penampungan warga negara GCC dan memastikan kenyamanan mereka hingga dapat kembali dengan selamat ke negara asal mereka, lapor Gulf News, Rabu (4/3/2026).
Advertisement
Arahan tersebut juga menyerukan untuk memfasilitasi semua prosedur yang diperlukan guna menerima dan mendukung mereka yang terdampak. Kamar dagang tersebut mengatakan, pihaknya bergerak cepat untuk mengatur persiapan yang diperlukan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait.
Ketua Komite Hotel dan Pariwisata Arab Saudi, Abdulmohsen Al Ajlan, menegaskan bahwa kamar-kamar tersebut telah disiapkan beserta layanan-layanan penting untuk menyediakan akomodasi dan pelayanan yang layak.
Ia mengatakan, langkah ini mencerminkan komitmen Kerajaan untuk berdiri bersama mitra-mitranya di Teluk dan menawarkan dukungan saat dibutuhkan. Al Ajlan menambahkan bahwa Makkah tetap terbuka bagi mereka yang membutuhkan bantuan.
Industri penerbangan dan pariwisata tengah berupaya keras mengatasi dampak dari meningkatnya perang udara AS dan Israel terhadap Iran, sementara pemerintah bergegas memulangkan para pelancong yang terjebak di Timur Tengah setelah pembatalan lebih dari 20 ribu penerbangan dalam beberapa hari terakhir, menurut Al Jazeera.
Puluhan Ribu Penumpang Terjebak
Bandara-bandara utama di Teluk tetap ditutup atau dibatasi secara ketat untuk hari keempat pada Selasa, 3 Maret 2026, menyebabkan puluhan ribu penumpang terjebak. Menurut Flightradar24, sekitar 21.300 penerbangan dibatalkan di tujuh bandara utama, termasuk Dubai, Doha, dan Abu Dhabi, sejak serangan dimulai.
Kekacauan ini mempersempit koridor penerbangan yang sudah sempit untuk penerbangan jarak jauh antara Eropa dan Asia, sehingga mempersulit operasional maskapai penerbangan global. Maskapai penerbangan Teluk: Emirates, flydubai, dan Etihad, telah mengoperasikan sejumlah penerbangan terbatas sejak Senin, 2 Maret 2026.
Sebagian besar penerbangan dilakukan untuk memulangkan penumpang yang terlantar, yang telah bergegas untuk mendapatkan tempat duduk. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah umrah guna menyikapi dinamika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah.
Mengutamakan Keselamatan Jemaah
"Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko, dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah," katanya melalui rilis pada Liputan6.com, Selasa, 3 Maret 2026.
Sejumlah langkah strategis yang disepakati, yakni:
1. Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau update informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan ibadah Umrah;
3. Kementerian Luar Negeri RI mengimbau PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif;
4. Kementerian Perhubungan berkomitmen memberi kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan;
5. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen memberi kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah/penumpang yang akan menunda keberangkatan, namun sudah terbit visanya;
Lanjutan Kesepakatan Kemenhaj
6. Perusahaan penerbangan berkomitmen memberi kebijakan terbaik bagi jemaah umrah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya. Untuk layanan akomodasi dan konsumsi, baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat, sesuai kebijakan maskapai masing-masing;
7. Perusahaan penerbangan utama berkomitmen melaksanakan transfer penumpang pada perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan adanya ekstra flight untuk mengangkut jemaah yang terlantar di Jeddah dan Madinah;
8. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tetap memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke Indonesia, dan PPIU wajib mengedukasi jemaah terkait kondisi terkini di Timur Tengah;
9. Bagi yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi, PPIU berkomitmen menunda keberangkatan jemaah. Namun, apabila tetap diberangkatkan, PPIU wajib mengedukasi jemaah terkait kondisi terkini di Timur Tengah;
10. Kementerian Haji dan Umrah RI akan mengkomunikasikan kompensasi/restitusi/refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jemaah umrah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.