Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menanggapi respons berbagai pihak yang mendesak pemerintah untuk keluar atau mundur dari Board of Peace (BoP) imbas gejolak di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
"Ya ini semua pembicaraan BoP on hold, semua apa namanya perhatian shifted ke situasi di Iran," kata dia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Advertisement
Sugiono menegaskan, Indonesia tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan negara-negara sahabat di kawasan Teluk, khususnya Timur Tengah. Sebab, negara kawasan Teluk yang menjadi anggota BoP juga ikut terdampak serangan dari eskalasi perang Iran.
"Kalau misalnya BoP, kita juga tetap sama teman-teman, kita konsultasi, konsultasi dengan rekan-rekan kita di teluk karena mereka mengalami juga diserang. Karena mereka juga anggota BoP juga," tutur dia.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. MUI menilai serangan ini membuat Board of Peace (BoP) tak lagi punnya legitimasi.
“BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamain sejati dan apalagi keadilan," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim seperti dikutip dari situs resmi MUI, Minggu (1/3/2026).
Prof Sudarnoto justru menilai, serangan tersebut menjadi bukti konkret Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejatinya adalah perusak atau penghancur perdamaian.
“Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar-benar menjadi seorang aktor yang telah membajak kata-kata 'perdamaian' justru untuk ambisi hegemonik dan imperialistiknya,” tegas dia.
"Dengan adanya serangan terhadap Iran maka Trump dengan BoPnya tak bisa dipercaya menjadi badan yang memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina," imbuhnya.
MUI Ragukan Legitimasi Board of Peace
Dia menambahkan, agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini akan mendorong perang regional terutama di Timur Tengah. Dia meyakini, hal itu menjadi maksud sebenarnya yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel. Tujuannya, Timur Tengah benar-benar lumpuh.
"Dan yang pada akhirnya Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di bawah kendali Amerika Serikat dan Israel. Indonesia hendaknya tidak terlibat dan dengan tegas menolak segala agresi militer," tegasnya.
Menyikapi hal itu, Prof Sudarnoto mendorong pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum internasional dan memperjuangkan penyelesaian damai berbasis keadilan.
"Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia. Bukan saja Iran yang telah dikorbankan oleh ambisi hegemonik-imperialistik Israel-Amerika," katanya menegaskan.
Selain itu, lanjut Prof Sudarnoto, serangan tersebuti juga berdampak kepada kawasan teluk, bahkan dunia lain terkena dampak negatif dan destruktif.
“Serangan ini menjadi konfigurasi geopolitik yang lebih besar, di mana Israel dan Amerika Serikat adalah pihak yang harus bertanggung jawab,” catat Prof Sudarnoto.
Prof Sudarnoto percaya, serangan tersebut merupakan upaya sistematis untuk melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, bahkan menghalangi dukungan Iran terhadap perjuangan Palestina.
"Jadi, ini cara untuk melakukan tekanan politik agar dominasi regional Israel atas Palestina benar-benar bisa terjamin," dia menutup.
PDIP Juga Desak Pemerintah
Sementara, Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP).
Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
"Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin dalm keterangannya, Selasa (3/3/2026).
TB Hasanuddinmemaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP. Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," jelas TB Hasanuddin.
Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.