Liputan6.com, Jakarta - Akhir-akhir ini menu program makan bergizi gratis (MBG) banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Komposisi menu yang disajikan, dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi harian anak-anak.
Gelombang protes bermunculan di berbagai daerah. Keluhan datang dari para orang tua penerima manfaat.
Advertisement
Di antaranya di Bekasi, Jawa Barat, serta Pontianak, Kalimantan Barat. Dikutip dari Fokus Indosiar, terlihat menu MBG hanya berisi kurma berjumlah lima butir, klengkeng tiga butir dan satu jeruk.
Bahkan di Bogor Jawa Barat, kaum ibu mendatangi langsung dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jonggol, untuk meminta penjelasan langsung
Protes dilayangkan karena menu MBG yang diberikan jauh dari kata layak. Dalam satu paket menu, hanya berisi tiga butir buah klengkeng, tiga kurma, satu potong roti dan satu botol kecil jeli.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pastikan telah melakukan konsolidasi ke jumlah SPPG untuk perbaikan.
"Kami tidak ragu-ragu untuk menegur. Bahkan di bulan Ramadan ini ada kejadian di mana SPPG kami stop karena kualitas menunya yang jelek," kata Kepala BGN Dadan Hindayana.
Dalam setiap menu MBG bakal disertakan harga beserta angka kecukupan gizi dari hidangan yang disajikan. Selama Ramadan menu yang disajikan diharapkan memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan gizi harian.
Dalam Sorotan KPK
Persoalan MBG ini juga turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini sedang memetakan celah korupsi pada program MBG, setelah muncul isu dugaan mark up atau penggelembungan harga bahan baku pangan untuk dapur SPPG.
“Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Budi menjelaskan salah satu hasil kajian tersebut akan terdiri atas rekomendasi, dan kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, dia mengatakan KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga sedang memfokuskan aksinya terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG.