Liputan6.com, Jakarta - Upaya digitalisasi pendanaan bagi petani nilam di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi digital di wilayah sentra produksi. Meski demikian, BPRS Mustaqim menegaskan bahwa transformasi menuju layanan pembiayaan berbasis digital tetap berjalan secara bertahap.
Direktur Operasional BPRS Mustaqim, Syahrul Effendi, mengakui bahwa akses dan kesadaran digital di kalangan petani nilam masih terbatas. Hingga saat ini, proses pengajuan pembiayaan sebagian besar masih dilakukan secara manual, seiring keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi di daerah.
Advertisement
“Kalau bicara digital, jujur saja, di daerah petani nilam memang belum. Digitalisasi perbankan di sana masih kurang, dan kami juga masih dalam proses pengembangan,” ujar Syahrul di kantornya, Banda Aceh, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, ke depan BPRS berharap proses pengajuan pembiayaan tidak lagi sepenuhnya manual. Pengembangan layanan berbasis telepon dan sistem digital internal saat ini tengah disiapkan agar akses pendanaan menjadi lebih mudah, tanpa mengharuskan petani datang langsung ke kantor cabang.
Namun, sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS memiliki keterbatasan dibandingkan bank umum. Salah satunya terkait perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengembangan layanan digital seperti mobile banking.
“BPRS itu bukan bank transaksional seperti bank umum. Untuk masuk ke mobile banking, izin OJK-nya tidak mudah. Tapi kami sudah berdiskusi dengan OJK dan sedang menjalin kerja sama dengan mitra untuk pengembangan digitalisasi,” kata Syahrul.
Sinergi
Saat ini, tim internal BPRS terus memperkuat sistem digital. Tim teknologi informasi bahkan baru kembali dari Jakarta untuk membahas pengembangan sistem dan jejaring pembayaran. Ke depan, BPRS juga membuka peluang sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga dan mitra strategis, guna mempercepat transformasi digital.
Dalam rencana jangka panjang, BPRS menargetkan memiliki akses layanan digital yang lebih lengkap, mulai dari sistem pengajuan berbasis digital, mobile banking, hingga anjungan tunai mandiri (ATM). Namun, realisasi target tersebut dinilai tidak bisa dilakukan secara mandiri.
“Kami butuh kerja sama dengan bank umum. Paling realistis dengan Bank Aceh, karena sama-sama badan usaha milik Aceh. Mereka siap mendukung, dan kami tidak bersaing karena segmennya berbeda,” ujarnya.
Mendatangi Langsung
Selama masa transisi digital, pendekatan jemput bola masih menjadi strategi utama, khususnya bagi petani nilam. Tim BPRS kerap mendatangi langsung lokasi petani, mulai dari sosialisasi, pengajuan pembiayaan, hingga verifikasi data di lapangan. Proses verifikasi juga melibatkan aparat gampong atau kepala kampung untuk memastikan calon debitur benar-benar petani aktif.
“Kadang mereka telepon marketing kami dulu, lalu kami datang langsung ke lokasi. Fleksibel saja. Untuk petani nilam, pendekatannya masih jemput bola,” kata Syahrul.
Menurutnya, digitalisasi pendanaan bagi petani nilam tidak bisa dilakukan secara instan. Proses ini harus berjalan seiring antara penguatan sistem perbankan dan peningkatan kesiapan masyarakat.
“Ini proses bertahap. Kami jalan terus, digital kami kembangkan, tapi pendekatan langsung ke petani tetap kami lakukan,” tutupnya.