Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa memastikan perkara impor mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih akan mengikuti arahan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
“Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kita ikutin Pak Dasco saja,” ucapnya di Kementerian Keuangan, Senin (24/2/2026).
Advertisement
Ia melihat, posisi Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di negara ini sudah jelas. Pada dasarnya, Prabowo hanya ingin menggalakkan industri dalam negeri.
“Kalau menurut saya harusnya kalau Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir presiden posisinya clear dalam hal ini,” jelasnya.
Adapun diberitakan sebelumnya, Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai total mencapai Rp24,66 triliun. Armada tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem logistik Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Pengadaan kendaraan niaga tersebut untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi mengimpor 105.000 mobil dari perusahaan India.
Sebanyak 105 ribu mobil pikap yang akan diimpor, terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Menkop Ferry Juliantono: Impor 105.000 Pikap India Ditunda hingga Prabowo Pulang
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono buka suara mengenai pengadaan 105.000 unit mobil pikap dari India. Dia mengamini saat ini prosesnya ditunda terlebih dahulu. Ferry menjelaskan, soal impor mobil pikap dari India bukan kewenangan Kementerian Koperasi. Meskipun, mobil-mobil itu akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi," kata Ferry, saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dia menegaskan, proses impor mobil pikap dari India itu ditunda lebih dahulu hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke luar negeri.
"Jadi sudah diputuskan ditunda sampai menunggu Pak Presiden datang," ucapnya.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) telah memproses impor 105.000 mobil pikap dari dua produsen asal India. Namun, hal tersebut menyita perhatian sehingga diminta untuk ditunda terlebih dahulu.
Kadin Minta Impor Ditunda
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat proses impor 105.000 unit mobil pikap dari India ditunda lebih dahulu. Pengusaha menilai, langkah impor ini bisa mematikan industri lokal.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin menyampaikan, seluruh pengusaha meminda Presiden Prabowo Subianto untuk menunda impor tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” ungkap Saleh, dalam keterangannya, Selasa, 24 Februari 2026.
Ganggu Industri Lokal
Dia meminta produsen asal India itu membangun pabrik di Tanah Air jika memang serius membidik pasar Indonesia. Hal serupa yang dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK hingga BYD dan VinFast. Pemerintah perlu menempatkan semua pelaku usaha pada level playing field yang sama.
"Impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, kata Saleh, dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah," kata Saleh.
Dia mengungkit ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sektor industri menjadi salah satu penggeraknya. Hilrisasi dan industrialisasi juga menjadi perhatian Kepala Negara.
“Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.
Soroti Purna Jual Kendaraan
Saleh Husin mengapresiasi kabar impor mobil pikap India ditunda. Dia turut menyoroti nasib kendaraan impor tadi setelah digunakan bertahun-tahun oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkapnya.