Liputan6.com, Jenewa - Dalam sesi pertemuan tingkat tinggi Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament) di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2/2026), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan peringatan tegas: situasi global tidak hanya rapuh, tetapi semakin berbahaya.
"Masa untuk salah perhitungan semakin menyempit," ujarnya di hadapan para delegasi dunia seperti dikutip dari pidatonya yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI.
Advertisement
Menurut Sugiono, dunia tengah memasuki fase yang lebih terpolarisasi dan penuh ketidakpastian dibanding tahun sebelumnya. Hukum internasional berada di bawah tekanan, institusi multilateral menghadapi tantangan berat, dan banyak negara kini bergerak dalam "mode bertahan hidup". Dalam konteks inilah Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap multilateralisme dan perlucutan senjata.
"Kami percaya komitmen ini bukan idealisme. Ini adalah sebuah kebutuhan," tegasnya.
Menlu Sugiono menyatakan secara lugas bahwa arsitektur perlucutan senjata global bukan sekadar stagnan, tetapi mengalami kemunduran.
Lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih ada di dunia. Program modernisasi senjata terus dipercepat. Retorika nuklir semakin sering dan semakin mengkhawatirkan.
"Logika keliru bahwa penangkalan menjamin keamanan, pada kenyataannya justru memperdalam rasa tidak aman dan memperkuat persepsi ancaman," katanya.
Menlu Sugiono juga menyoroti berakhirnya Perjanjian New START, satu-satunya perjanjian yang secara hukum membatasi kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat (AS) dan Rusia—dua negara dengan arsenal nuklir terbesar di dunia—sebagai momen yang sangat mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada lagi batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis Washington dan Moskow.
"Ini bukan isu bilateral. Dampaknya bersifat global," ujar Menlu Sugiono.
Ketiadaan pembatasan itu, lanjutnya, mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko salah kalkulasi serta perlombaan senjata baru.
Di sisi lain, kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kemampuan siber, dan sistem berbasis luar angkasa semakin memperbesar risiko. Tanpa pagar pengaman yang jelas, teknologi-teknologi ini berpotensi memicu eskalasi yang tidak disengaja.
Kredibilitas yang Dipertaruhkan
Menlu Sugiono mengingatkan bahwa Konferensi Perlucutan Senjata dibentuk dengan mandat mulia: mencegah bahaya perang nuklir dan memperkuat perdamaian internasional. Namun, kelumpuhan berkepanjangan telah melemahkan kepercayaan terhadap arsitektur perlucutan senjata.
"Kredibilitas badan ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang otomatis ada. Ia harus dipulihkan melalui kemauan politik dan kemajuan substantif, bukan hambatan prosedural," tuturnya.
Ia menyoroti pula ketimpangan implementasi antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir. Banyak negara non-nuklir telah mematuhi standar non-proliferasi dan pengamanan yang ketat. Namun, kemajuan perlucutan senjata masih terbatas.
"Ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa perlucutan senjata nuklir bersifat opsional, sementara kewajiban non-proliferasi tetap wajib," tegasnya.
Agenda yang Harus Dihidupkan Kembali
Indonesia mendorong agar negosiasi-negosiasi penting kembali dihidupkan: konvensi komprehensif senjata nuklir, jaminan keamanan negatif yang mengikat secara hukum, pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa, serta perjanjian material fisil yang benar-benar memperkuat tujuan perlucutan senjata.
Mengutip visi Presiden Prabowo Subianto, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kekuatan di dalam negeri sekaligus berkontribusi pada perdamaian global.
"Bagi Indonesia, ketahanan nasional dan stabilitas global tidak terpisahkan," katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak mungkin berkelanjutan di bawah bayang-bayang ancaman nuklir. Keamanan adalah fondasi kemakmuran.
Menutup pidatonya, Menlu Sugiono menekankan bahwa keamanan sejati tidak bisa dibangun hanya melalui penangkalan, melainkan melalui kepercayaan, pengendalian diri, dan dialog.
"Perlucutan senjata bukan sekadar kewajiban hukum. Ia adalah imperatif moral dan strategis," bebernya.
Ia memperingatkan bahwa dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian yang semakin cepat, penundaan membawa risiko yang kian besar.
"Nasib masa depan kita bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini," sebut Menlu Sugiono.
Indonesia, ujarnya, siap bekerja sama dengan semua delegasi untuk memulihkan momentum, membangun kembali kepercayaan, dan memastikan Konferensi Perlucutan Senjata menjalankan mandatnya secara nyata—bukan sekadar retorika.