Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya membeberkan hasil konkret diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS), Washington DC selama 17 hingga 21 Februari 2026.
Seskab Teddy menyebut kunjungan Prabowo ke negeri Paman Sam ini memberikan keuntungan bagi pereknomian dan kedaulatan energi Indonesia.
Advertisement
"Diplomasi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat, membuahkan hasil konkret bagi perekonomian dan kedaulatan energi kita," ujar Teddy dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (21/2/2026).
Dalam kunjungan ini, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS, Donald Trump. Bahkan, Prabowp menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Trump ditengah agenda inaugural meeting Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
"Di tengah padatnya agenda Board of Peace, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang menggelar pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump," terang Teddy.
Teddy menyampaikan pertemuan bilateral Prabowo-Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Pertama, AS menurunkan tarif dagang resiprokal menjadi 19 persen untuk Indonesia.
"Tarif perdagangan berhasil diturunkan hampir 50 persen, dari 32 persen menjadi 19 persen," ucap Teddy.
Fasilitas Tarif 0 Persen
Selain itu, AS memberikan fasilitas tarif 0 persen untuk 1.819 produk unggulan Indonesia, khususnya sektor pertanian dan industri strategis. Mulai dari, produk kakao, minyak kelapa sawit, semi konduktor, hingga kopi.
Teddy menyebut hal ini dapat membuka ruang produk-produk dalam negeri untuk ekspansi lebih luas di pasar global. Menurut dia, pemerintah Indonesia membuka pintu investasi bagi perusahaan AS di sektor mineral kritis.
Teddy memastikan kebijakan tersebut tetap memprioritaskan regulasi nasional, kedaulatan sumber daya alam, serta agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini sebagaimana amanah dari Pasal 33 UUD 1945, agar pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan pembelian energi dari AS senilai USD 15 miliar. Teddy menuturkan kebijakan ini bagian strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi dan keseimbangan neraca perdagangan.
Kebijakan Diplomasi
Teddy menekankan kebijakan untuk optimalisasi dan penataan ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra, bukan untuk menambah ketergantungan impor. Disisi lain, Indonesia juga menjalin kerja sama teknologi dengan AS.
"Pertamina juga merintis kerja sama teknologi dengan mitra AS untuk mengoptimalkan ladang minyak nasional," tutur Teddy.
Di sektor pertambangan, pemerintah Indonesia menargetkan kepemilikan saham di PT Freepport Indonesia (PTFI) naik dari 51 persen menjadi 63 persen pada tahun 2041. Adapun skemanya berupa penerimaan negara dan royalti untuk Papua.
Sementara di sektor migas, komunikasi lanjutan dilakukan dengan ExxonMobil untuk perpanjangan operasi hingga 2055, dengan rencana investasi tambahan sekitar USD 10 miliar untuk menjaga dan meningkatkan produksi nasional.
"Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelas Teddy.