BI Borong SBN Rp 173,4 Triliun dari Pasar Sekunder pada 2026

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) sepakat penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN oleh BI di pasar sekunder.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 21 Februari 2026, 12:33 WIB
Pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharg negara (SBN) sebanyak Rp 173,4 triliun di pasar sekunder. Ini jadi langkah strategis bank sentral dan pemerintah dalam rangka pertukaran utang (debt switch).

Pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. 

"Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp 173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku," tulis keterangan resmi BI-Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity). 

Adapun, mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat," seperti dikutip.

Pelaksanaannya akan ditindaklanjuti kemudian dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global. 

Seiring dengan langkah ini, sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Fokus Pemerintah dan BI

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan memastikan keseimbangan supply dan demand di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan berfokus untuk menjaga ruang fiskal tetap terkendali. Kemudian, tingkat defisit APBN dijaga pada pisisi 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun, pembiayaan atas defisit itu dilakukan dari utang maupun non-utang. Pembiayaan utang dilakukan dengan penerbitan SBN bagi pasar domestik dan global, serta penarikan pinjaman dari dalam dan luar negeri.

"Penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga stuktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan," seperti dikutip.

 

BI Siap Jaga Inflasi Terkendali

Pedagang sayuran menunggu pembeli di sebuah pasar di Jakarta, Rabu (1/4/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen, salah satunya karena adanya kenaikan harga sejumlah makanan, minuman, dan tembakau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, bank sentral berkomitmen menjaga tingkat inflasi berada pada kisaran aman 1,5-3,5 persen di 2026 ini. Dalam pelaksanaannya akan ditempuh melalui strategi operasi moneter pro-market yang diarahkan untuk tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Caranya dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder. 

"Jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy) sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5±1 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tulis keterangan resmi tersebut.

 

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya