Liputan6.com, Washington, DC - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet (48) pada Selasa (17/2/2026) mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja setelah bentrokan tahun lalu, meskipun telah ada kesepakatan damai yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia mendesak Thailand agar mengizinkan Komisi Batas Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) mulai bekerja untuk menangani sengketa perbatasan kedua negara.
Dalam wawancara pertamanya dengan media internasional sejak menjabat, Hun Manet—yang mengambil alih kekuasaan dari ayahnya pada 2023—menyampaikan bahwa hubungan Kamboja dengan Washington semakin menghangat.
Advertisement
Hun Manet melakukan perjalanan ke Washington untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Trump pada Kamis (19/2/2026). Ia berharap badan baru tersebut dapat berperan dalam meredakan ketegangan di wilayah perbatasan yang ia sebut masih "rapuh", meskipun gencatan senjata telah dicapai pada 27 Desember untuk mengakhiri kembali pertempuran yang memanas.
Dewan tersebut awalnya dibentuk untuk mengawasi rencana perdamaian di Gaza, namun Trump menyatakan badan itu dapat mengambil peran yang lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah Thailand menyatakan bahwa mereka mempertahankan posisi pasukan sebagai bagian dari langkah de-eskalasi dan membantah tuduhan pendudukan wilayah.
"Kami mematuhi pernyataan bersama, yang menyepakati untuk mempertahankan penempatan pasukan yang ada. Tidak ada penambahan pasukan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand Laksamana Muda Surasant Kongsiri kepada Reuters.
Sengketa Perbatasan Berisiko Memanas Kembali
Pernyataan Hun Manet mengenai konflik perbatasan menegaskan masih adanya risiko bentrokan kembali, meskipun Trump terus mempromosikan kesuksesan kesepakatan damai tersebut.
Pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade pecah pada Juli lalu, mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan mengganggu aktivitas perdagangan di sepanjang perbatasan sepanjang 817 kilometer.
Sebuah kesepakatan damai yang ditandatangani pada Oktober bersama Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim runtuh hanya dalam hitungan minggu. Gencatan senjata baru kemudian tercapai pada 27 Desember.
Hun Manet mengaku bahwa pasukan Thailand masih berada jauh di dalam wilayah Kamboja di berbagai lokasi.
"Kami masih mendapati pasukan Thailand berada jauh di dalam wilayah Kamboja di sejumlah lokasi. Keberadaan mereka bahkan melampaui garis batas yang selama ini diklaim secara sepihak oleh Thailand," tutur Hun Manet.
Ia menambahkan bahwa pasukan Thailand telah memasang kontainer pengiriman dan kawat berduri di wilayah yang selama ini diakui Thailand sebagai bagian dari Kamboja, sehingga warga setempat tidak dapat kembali ke rumah mereka.
"Ini bukan tuduhan, melainkan pernyataan fakta di lapangan," tegasnya.
Hun Manet menegaskan bahwa Kamboja tidak dapat menerima apa yang ia sebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negaranya.
Menurutnya, satu-satunya cara untuk memverifikasi situasi tersebut adalah melalui mekanisme teknis berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang telah ada. Karena itu, ia berharap Thailand bersedia mengizinkan JBC mulai bekerja secepat mungkin.
Ia menyebut Thailand sebelumnya beralasan bahwa pemilu pada 8 Februari menjadi kendala dimulainya proses penetapan batas. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul kini telah meraih kemenangan dalam pemilu tersebut dengan dukungan sentimen nasionalisme yang menguat setelah konflik perbatasan.
"Sekarang pemilu sudah selesai, kami berharap Thailand dapat memulai, setidaknya pada tingkat teknis, untuk melakukan pengukuran dan penetapan batas di zona panas, sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan normal," kata Hun Manet.
Sementara itu, Surasant mengatakan JBC baru bisa mulai bekerja setelah pemerintahan baru Thailand terbentuk.
Hubungan dengan AS dan China
Hun Manet merupakan lulusan Akademi Militer AS di West Point. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah ayahnya, Hun Sen, yang lama memimpin Kamboja, mengumumkan akan menyerahkan jabatan usai pemilu 2023, di mana Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa hampir tidak menghadapi oposisi berarti.
Kepemimpinan Hun Manet, disertai keterlibatan Trump dalam penyelesaian sengketa perbatasan, dinilai membawa hubungan yang lebih hangat antara Phnom Penh dan Washington. Sebelumnya, Kamboja selama bertahun-tahun dianggap semakin dekat dengan China.
Hun Manet menyatakan bahwa hubungan dengan China dan AS tidak saling bertentangan. Ia menegaskan bahwa Kamboja tidak memiliki hal apa pun yang perlu disembunyikan terkait peningkatan fasilitas di Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang dilakukan dengan dukungan dari China.
"Bagi Kamboja, memilih hubungan dengan China atau AS, atau AS dibanding China, bukanlah pilihan kami," ungkapnya. "Kami adalah negara berdaulat. Kami menjalankan kebijakan bersahabat dengan semua negara."
Pemerintahan AS sebelumnya menekan Kamboja untuk memperbaiki isu hak asasi manusia dan demokrasi sebagai prasyarat peningkatan hubungan bilateral.
Hun Manet mengatakan isu hak asasi manusia di Kamboja memang mendapat banyak sorotan, namun negaranya tetap menjaga kerja sama yang kuat dengan Washington di bidang lain, termasuk keamanan.
"Demokrasi tidak hanya didefinisikan oleh ekspresi partai politik, tetapi juga kesehatan, pendidikan, kebebasan pers, dan lainnya," bebernya.
Tahun lalu, Reporters Without Borders menempatkan Kamboja di peringkat 161 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, dengan alasan adanya penahanan terhadap jurnalis.
Penanganan Penipuan Siber
Selain isu perbatasan dan hubungan luar negeri, Hun Manet menanggapi pula sanksi yang dijatuhkan Kementerian Keuangan AS tahun lalu terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam pengoperasian kompleks di Kamboja, yang menjadi pusat berbagai bentuk penipuan, termasuk penipuan asmara daring berskala global.
Ia menyatakan pemerintahannya tengah menindak pusat-pusat penipuan online dan sedang menyusun undang-undang untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penipuan online bukan hanya persoalan yang berasal dari Kamboja.
"Ya, mereka ada. Mereka sudah ada sejak lama. Apakah itu berarti kami membiarkan mereka, mendukung mereka, atau tidak melakukan apa pun? Tidak," katanya, seraya menyebut upaya deportasi para pekerja di pusat-pusat penipuan dan penutupan kompleks-kompleks tersebut sebagai langkah konkret pemerintahannya.