Liputan6.com, Dhaka - Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party/BNP), Tarique Rahman, resmi dilantik sebagai perdana menteri pada Selasa (17/2/2026) untuk masa jabatan lima tahun. Peristiwa ini menandai pergeseran politik penting di negara Asia Selatan tersebut setelah melalui masa penuh gejolak.
Rahman (60) merupakan putra dari mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dan mendiang Presiden Ziaur Rahman yang tewas dibunuh. Ia menjabat setelah partainya meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen terbaru.
Advertisement
Pelantikan ini berlangsung setelah periode transisi yang dipimpin pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan peraih Nobel Muhammad Yunus, yang menjalankan pemerintahan hingga pemilu digelar.
Sebagai perdana menteri, Rahman menghadapi sejumlah tantangan mendesak. Ia dituntut untuk memulihkan stabilitas politik, membangun kembali kepercayaan investor, serta menghidupkan kembali industri-industri utama seperti sektor garmen. Sektor tersebut terdampak gejolak yang terjadi setelah pemberontakan yang dipimpin Gen Z menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina pada 2024.
Mengutip laporan CNA, berbeda dari tradisi sebelumnya, upacara pelantikan Rahman digelar di ruang terbuka di South Plaza gedung parlemen nasional, bukan di Bangabhaban yang merupakan kediaman resmi presiden.
Presiden Mohammed Shahabuddin memimpin langsung pengambilan sumpah Rahman dan 49 anggota dewan menterinya. Acara tersebut dihadiri tokoh politik senior, diplomat, pejabat sipil dan militer, serta perwakilan dari sejumlah negara termasuk China, India, dan Pakistan.
Komposisi Kabinet: Perpaduan Pengalaman dan Wajah Baru
Pemerintahan baru terdiri dari menteri senior dan junior, memadukan tokoh-tokoh berpengalaman dari BNP dengan figur-figur baru. Susunan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan pengalaman politik dengan keahlian teknokratis, seiring fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi, penegakan hukum dan ketertiban, serta reformasi tata kelola.
Mantan Menteri Perdagangan Amir Khasru Mahmud Chowdhury ditunjuk sebagai menteri keuangan. Sementara itu, Khalilur Rahman yang sebelumnya menjabat penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan sementara, dipercaya menjadi menteri luar negeri.
Hasil Pemilu dan Konstelasi Politik
BNP meraih mayoritas dua per tiga kursi parlemen, sekaligus kembali berkuasa setelah hampir dua dekade berada di luar pemerintahan.
Partai Islamis Jamaat-e-Islami, yang mengikuti pemilu untuk pertama kalinya sejak larangan yang diberlakukan pada 2013 dicabut setelah tergulingnya Hasina, berhasil meraih rekor 68 kursi.
Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina dilarang mengikuti pemilu setelah Komisi Pemilihan Umum mencabut pendaftarannya.
Jamaat bersama sekutunya, termasuk National Citizen Party (NCP) yang dipimpin aktivis muda dan berperan penting dalam gerakan yang menggulingkan Hasina, akan membentuk oposisi di parlemen.
Boikot Pelantikan
Jamaat dan NCP tidak menghadiri upacara pelantikan sebagai bentuk protes. Mereka menentang keputusan partai Rahman yang menolak permintaan pemerintah sementara agar para anggota parlemen yang baru terpilih mengucapkan sumpah tambahan yang berkaitan dengan rencana pembentukan lembaga bernama "Dewan Reformasi Konstitusi".
Dewan tersebut berencana mengamendemen konstitusi setelah referendum yang digelar bersamaan dengan pemilu nasional.
Perjalanan Politik yang Panjang
Pelantikan Rahman menjadi puncak perjalanan politik yang panjang dan penuh gejolak. Ia kembali ke Bangladesh tahun lalu setelah 17 tahun menjalani pengasingan secara sukarela di London—yang awalnya dilakukan untuk pengobatan medis lalu berkembang menjadi upaya menghindari persekusi politik—dan tiba di tanah air hanya beberapa hari sebelum wafatnya sang ibu.
Selama ini, para rival politik kerap mengkritik rekam jejaknya dan menyoroti sejumlah tuduhan korupsi yang ia bantah. Namun, kepulangannya membangkitkan semangat pendukung BNP dan mengubah dinamika kampanye partai tersebut.
Dalam pernyataan pertamanya setelah pemilu, Rahman menyerukan ketenangan dan pengendalian diri.
"Perdamaian, hukum, dan ketertiban harus dijaga dengan segala cara ... Kami tidak akan menoleransi segala bentuk kekacauan," ujarnya.